Dishub Jabar Tarik Tim dari Kertajati

Pemcam Fasilitasi Proses Pembebasan dan Pembayaran Ganti Rugi Lahan BIJB MAJALENGKA – Proses pengukuran dan pembebasan lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dipastikan mundur dari jadwal yang ditargetkan terhitung selama empat hari. Kepastian mundurnya pelaksanaan tersebut lantaran masih belum adanya informasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat. Camat Kertajati Aminudin SSos mengaku Dishub Jabar sebagai leading sektor pengadaan BIJB memutuskan untuk mengurungkan pembebasan lahan baru yang belum diukur oleh tim. Pihaknya belum mengetahui kapan waktu pelaksanaan kembali dilanjutkan. Pertimbangannya, karena masih tegangnya situasi di Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Menurut Aminudin, pihaknya baru sebatas akan menggelar musyawarah dengan pihak Dishub Jabar dan tim P2T. Pasalnya, Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Kertajati hanya sebagai fasilitator petugas di lapangan saat proses pembebasan dan pengukuran tanah hingga pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat. “Kami juga belum mengetahui kapan proses ini akan dilanjutkan. Memang dari target waktu selama empat hari, namun karena kendala faktor keamanan membuat pihak Dishub Pemprov Jabar serta tim P2T menunda sampai dengan waktu yang ditetapkan,” ujarnya, Jumat (21/11). Dijelaskan, persoalan ini jelas akan dikomunikasiakan kembali dengan leading sektor dan pihak lain. Terkait kondisi terakhir pasca bentrok Selasa (18/11) lalu, kata Aminudin, pihaknya mengklaim situasi di wilayah perbatasan kedua desa antara Sukakerta dan Sukamulya mulai tenang serta kondusif. Tidak ada lagi petugas pengukur tanah, Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Satpol PP Kabupaten Majalengka, TNI dan Polri yang berjaga dan melakukan aktivitas di sana. Akan tetapi khususnya di Desa Sukamulya kondisi warga masih berjaga-jaga dan siap siaga. “Mungkin untuk mengantisipasi adanya tim yang kembali akan melaksanakan proses pengukuran lagi. Jadi mereka masih berjaga-jaga di sekitar perbatasan maupun rumahnya masing-masing,” katanya. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Majalengka H Gatot Sulaeman AP MSi menambahkan, pihaknya mengaku belum menerima kepastian kapan jadwal pelaksanaan pembebasan lahan. Pihaknya mengaku saat ini tengah melakukan komunikasi dengan Dishub Jabar dan tim P2T. Ditanya soal hasil pengukuran dua hari yang lalu, Gatot mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima jumlah pasti terkait hasil pelaksanaan mengingat belum menerima dari Satgas BIJB. Kemungkinan, data tersebut baru diterima pihaknya paling cepat Senin-Selasa (24-25/11) mendatang. “Kami baru menerima jumlah bidang bangunan sebanyak 211. Sedangkan jumlah luas lahan serta tanaman belum kami terima. Karena Satgas masih merekapnya. Soal kapan waktu pembebasan akan dilanjutkan, sampai saat ini belum ada info karena perlu dibahas lagi dan disusun jadwal yang memungkikan,” tambahnya.(ono)