Sandera Mobdin, Sweeping PNS Bolos

Aksi Mahasiswa saat Demo SBY-Boediono MAJALENGKA- Munculnya sejumlah persoalan besar tahun ke-2  pemerintahan SBY-Boediono, seperti maraknya praktik KKN dan reshuffle  kabinet, menuai reaksi keras dari sejumlah elemen mahasiswa di Kota Majalengka. Salah satunya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesa (GMNI) Kabupaten Majalengka. Kamis (20/10), GMNI menggelar demonstrasi. Mereka memulai aksinya dari Bunderan Munjul, dengan melakukan sweeping  PNS yang berkeliaran saat jam kerja. Bahkan, mahasiswa sempat menyandera satu mobil dinas (mobdin) pejabat Dinas Kesehatan yang tengah melaju dari arah Majalengka menuju Kadipaten. Dalam aksi itu mahasiswa memaksa pejabat tersebut untuk memutar arah dan meminta agar yang bersangkutan menunjukkan surat tugas.  Adu mulut pun sempat terjadi antara mahasiswa dan pejabat tersebut. Namun, karena kalah jumlah dan tidak ingin terjadi hal yang tidak diharapkan, akhirnya pejabat yang bersangkutan bersedia memenuhi keinginan mahasiswa dengan cara menepikan kendaraanya ke pingir jalan guna menghindari kemacetan arus lalu lintas. “Saya sedang ada tugas, iya saya siap memutar arah. Tapi, saya minta kawan-kawan jangan menghalangi jalan, biarkan kendaraan saya menepi dulu, kasihan tuh jalan jadi macet,” terang pejabat berinisial H As tersebut. Akibat aksi mahasiswa yang melakukan sweeping terhadap kendaraan dinas dan menyetopnya di tengah jalan, arus lalu lintas di ruas jalan KH Abdul Halim  sempat macet cukup panjang.  Sementara para pengemudi hanya bisa pasrah dengan aksi tersebut . Puas dengan aksinya, mahasiswa melanjutkan demo ke gedung DPRD. Disana, mereka masuk ke gedung rakyat itu. Disana mereka diterima oleh sejumlah anggota dewan. Menurut Korlap Aksi Adung S, ulah pejabat atau PNS yang berkeliaran pada  jam kerja merupakan bagian dari korupsi waktu dan bentuk penghianatan terhadap rakyat. Sebab, pada dasarnya para pegawai digaji oleh rakyat, sehingga mereka harusnya memperhatikan kepentingan dan pelayanan kepada rakyat, bukan berkeluyuran di jam kerja. Sedangkan aktivis lainnya, Yanti menambahkan, SBY-Boediono dianggap gagal dalam memenuhi janjinya untuk mensejahtrakan masyarakat. “Kami melihat di 2 tahun kepemimpinan SBY-Boediono ini banyak hal besar yang belum bisa diselesaikan, salah satunya mengenai kasus  Bank Century, kasus rekening gendut, mafia pajak, perbatasan dan reshuffle kabinet  yang tidak mencerminkan perbaikan sistem dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Usai berorasi di gedung dewan, jelang siang hari mereka membubarkan diri. (pai)