Pernah Tolak BBM Naik, Harusnya PDIP Dukung Interpelasi

JAKARTA - Inisiator interpelasi dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan Cs yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seharusnya ikut mendukung interpelasi atas kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM subsidi. Apalagi, PDIP yang dikenal mendedikasikan diri sebagai partai wong cilik pernah menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). \"Seharusnya tanda tangan ya. Kan dulu dia yang menolak (kenaikan harga BBM subsidi). Sekarang kita juga lobi-lobi KIH. Kan itu pro rakyat. Kalau KIH ikut tanda tangan justru lompatan besar untuk pro rakyat,\" ujar Yandri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11). Yandri mengatakan, usulan hak interpelasi ini akan segera disampaikan kepada pimpinan DPR. Saat ini, penggalangan dukungan masih terus dilakukan oleh inisiator di masing-masing fraksi. \"Sekarang sudah berjalan. Kita yakin lebih dari mayoritas anggota DPR yang tanda tangan. Kemarin kan sudah lebih 150 anggota yang tanda tangan,\" jelasnya. Anggota komisi II DPR itu juga menyampaikan inisiator hak interpelasi tidak membatasi jumlah dukungan karena hak ini melekat pada semua anggota. Jika mengacu aturan, maka dengan 25 tanda tangan saja sudah bisa mengusulkan interpelasi. \"Sebenarnya kan tidak perlu 100 persen. Cukup 25 anggota dan lebih dari satu fraksi. Sampai hari ini sudah empat kali lipat. Tapi kita tetap membuka siapa yang akan tanda tangan,\" tandasnya. Terpisah, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Arif Wibowo enggan mendukung hak interpelasi DPR yang saat ini tengah digalang mayoritas fraksi Koalisi Merah Putih (KMP). Salah satu alasannya, interpelasi bisa berujung pemakzulan presiden. Menurut Arif, kalau dalam interpelasi atas kenaikan harga BBM subsidi nanti DPR menolak penjelasan presiden, maka bisa berlanjut pada penggunaan hak angket untuk melakukan penyelidikan. \"Kalau angket berlanjut hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat berlanjut pada pemakzulan. Kalau niatnya untuk pemakzulan bukan hanya kami yang akan menolak, tapi tentu rakyat yang mendukung pemerintahan yang sah akan menolak,\" kata Arif di gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/11). Mantan ketua komisi II DPR ini juga mengatakan, interpelasi akan berpotensi memanaskan kembali situasi politik di Senayan. Sehingga energi akan habis dalam polemik berkepanjangan. Karena itu, Arif menyarankan bagi anggota yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM subsidi, mereka cukup menggunakan hak bertanya sebagai diatur dalam tata tertib DPR. \"Gunakan hak bertanya. Jangan buru-buru interpelasi. Kalau interpelasi ada konsekuensinya. Masak DPR mau dibikin hiruk pikuk lagi. Dibuat bertengkar lagi,\" tegasnya.(fat/jpnn)