Fokus Pada Petral dan Ongkos Membuat BBM

JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Migas langsung tancap gas setelah menggelar rapat perdana di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemarin sore. Dua target awal langsung dicanangkan, yakni melototi jual beli minyak di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan mengungkap detil ongkos pembuatan BBM. Usai rapat, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan boleh saja PT Pertamina mengklaim telah terbuka. Namun, pihaknya tetap ingin bertemu untuk mengetahui presentasi perusahaan pelat merah itu soal BBM dan Petral. “Kalau rapat di Kementerian kok nggak keluar angkanya,” katanya. Pernyataan itu menjawab klaim PT Pertamina sebelumnya yang menyebut telah menyetor data secara rutin ke Bank Indonesia serta Dirjen Migas. Kalau memang pernah memberikan laporan detil, bisa ditunjukkan ke tim. Penting karena membiarkan berbagai pertanyaan soal pembentuk harga BBM menurutnya tidak elok. “Tentang transparansi penetapan harga BBM. Persisinya seperti apa. Kami inginnya Jumat (28/11) bisa ketemu,” tambahnya. Sebelum ada pertemuan dan kajian, Faisal enggan menduga-duga. Apakah ada yang tidak beres dalam ongkos pembentuk harga bahan bakar itu. Lebih lanjut pria asal Bandung itu menjelaskan, anggota tim terutama yang berlatar akademisi sudah memiliki berbagai kajian. Tim Reformasi Tata Kelola Migas juga bergerak berdasar kajian itu. Termasuk, wacana untuk menjadikan PT Pertamina sebagai perusahaan publik non listed atau tidak terdaftar di bursa. Wacana membuat menjadikan perusahaan non listed sudah pernah digaungkan sebelumnya. Diyakini, itu bisa membuat Petral yang selama ini tertutup menjadi terbuka. “Ada usulan dan kita welcome. Salah satu anggota tim sudah melakukan kajian tentang itu. Tapi, akan jadi apa PT Pertamina, nanti lihat hasil rekomendasi,” jelasnya. Khusus untuk membedah Petral, Tim meminta data perdagangan selama lima tahun terakhir. Data itu akan dibandingkan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Melihat apa yang janggal atas perilaku Petral dalam melakukan transaksinya selama ini. Ada kabar kalau dalam transaksinya, Petral kerap mendapat diskon dari harga MoPS (Mean of Platts Singapore). Nah, diskon itu tentu tidak menjadi masalah kalau masuk kembali ke perusahaan. Namun, informasi sumbang menyatakan hal lain. Padahal, PT Pertamina selama ini kerap mengaku rugi soal BBM bersubsidi. “Saya nggak tahu, karena itu mencari tahu. Kalau masuk ke perusahaan, bagus. Kalau nggak jelas alirannya, kemana-mana, perlu diteliti,” jelas Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang juga Direktur Gas Bumi BPH Migas, Djoko Siswanto. Anggota lainnya, Darmawan Prasodjo menegaskan kinerja tim bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Murni untuk mencari kebenaran karena tidak menjadi bagian dari siapapun. Setiap data yang masuk diteliti dengan situasi di lapangan dengan cermat. Apa yang salah, diperbaiki dan yang sudah baik ditingkatkan lagi. Agung Wicaksono, anggota yang mewakili UKP4 menjelaskan, Tim juga membutuhkan banyak masukan dari masyarakat. Oleh sebab itu, warga yang dianggap tahu adanya praktik mafia Migas diharapkan melapor. Bisa melalui website aduan di lapor.ukp.go.id atau melalui SMS. “Kirim 1708. Ketik Migas spasi lantas isi aduan. Data pengirim akan kami rahasiakan,” terangnya. Terpisah, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan masa kerja Tim Reformasi Tata Kelola Migas hanya 6 bulan. Mekanismenya, setiap bulan mereka harus memberikan laporan. Selama masa itu, Tim harus bisa memotret semua masalah lantas memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Faisal Basri dan anggotanya hanya diberikan batasan waktu supaya pemerintah punya waktu untuk melaksanakan rekomendasi. Termasuk soal Petral yang menjadi agenda penting. “Tim akan memberikan rekomendasi, mau diapakan Petral. Kalau baik untuk masyarakat, akan dipertahankan dengan perbaikan. Kalau banyak mudaratnya, akan dikaji keberadannya,” terangnya. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir tidak bisa merespon saat dihubungi semalam. Namun, sebelumnya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya sudah menegaskan PT Pertamina dan Petral terbuka untuk diperiksa. “Pertamina, welcome. Nggak ada masalah,” ujarnya Selasa (25/11). (dim)