Tolak Hamas Berkantor di Indonesia

Menlu dan MUI Sebut Sudah Ada Dubes Palestina JAKARTA - Peluang kelompok Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) berkantor di Jakarta semakin tertutup. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengisyaratkan ketidaksetujuan pembukaan kantor itu kemarin (1/12). Retno yang ditemui usai menghadiri peringatan HUT Korpri mengatakan, pembukaan kantor Hamas ini tidak diperlukan lantaran Palestina telah memiliki perwakilan di Jakarta. “Kan Palestina sudah punya kedutaan di Jakarta,” ujarnya. Ia pun meminta pihak Hamas untuk menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kedutaan Palestina untuk rencana tersebut. sebab, saat ini pemerintah hanya akan mengakui kedutaan Palestina yang sudah ada di Indonesia. Senada dengan Retno, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun merasa Hamas tidak perlu berkantor di Jakarta dengan alasan yang sama. “Sudah ada duta besar mereka di sini. Untuk apa,” ungkap Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin. Ma’ruf mengatakan, pembukaan kantor Hamas akan membuat tumpang tindih perwakilan Palestina di Indonesia. Selain itu, jika Hamas diizinkan untuk berkantor di Indonesia maka tidak menutup kemungkinan akan disusul oleh kelompok tandingannya, Fatah. Seperti diketahui, dua kelompok tersebut merupakan kelompok besar yang menguasai Palestina. Keduanya memilki pemikiran yang bersebrangan atas arti kemerdekaan Palestina. Hamas menginginkan Palestina merdeka dan menyingkirkan Israel. Sedangkan kelompok Fatah masih dapat menerima Israel di luar Palestina dengan hidup berdampingan. “Jadi sebaiknya memang tidak usah. Nanti kita dikira pro sana atau pro sini,” tegasnya. Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Antar Agama ini juga menghimbau masyarakat muslim untuk tidak terlalu fanatik dan mendukung ide pembukaan kantor tersebut. Ia menuturkan, masyarakat masih bisa memberikan bantuan untuk negara yang masih bertikai dengan Israel itu melalui kedutaan Palestina yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 59, Menteng, Jakarta Pusat. “Kita masih bisa terus membantu tanpa terlibat dalam permasalahan internal mereka. Ya kan,” ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada pekan lalu perwakilan Hamas melakukan kunjungan ke DPR RI. Mereka meminta ijin untuk dapat membukan kantor di Indonesia. Usul mereka pun mendapat tanggapan positif dari pimpinan DPR, Setya Novanto. (mia)