Tahun Depan Terbitkan Samurai Bonds Senilai 100 Miliar Yen JAKARTA - Pemerintah berencana memangkas target utang pada 2015 mendatang mencapai Rp22 triliun. Kebijakan ini seiring dengan makin longgarnya ruang fiskal pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan ambisi pembangunan infrastruktur dan sektor potensial lainnya diambilkan dari hasil penghematan subsidi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berupaya ditekan di bawah yang ditetapkan pada 2015 mencapai Rp 245,9 triliun, atau 2,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian, tendensi tren defisit yang lebih kecil dari target, secara tidak langsung mengurangi beban utang baru bagi pemerintah. \"Karena BBM disesuaikan, ada potensi penurunan target defisit pada APBN Perubahan (APBN-P) 2015.\" Ini berpengaruh pada penurunan target pembiayaan dari SBN (surat berharga negara),\" ungkapnya di acara Investor Gathering, di Kementerian Keuangan, kemarin (3/12). Pada APBN 2015, jumlah utang yang dipatok oleh pemerintah sebesar Rp254,9 triliun, atau 2,3 persen dari PDB. Utang tersebut dikontribusikan oleh surat berharga negara (SBN) netto sebesar Rp277,0 triliun (2,5 persen dari PDB). Dari angka tersebut, secara rinci penerbitan SBN sebesar Rp431,0 triliun, sementara refinancing dan buyback minus Rp153,9 triliun. Sebaliknya, utang dalam bentuk pembiayaan (loan), minus Rp 22,2 triliun. Direktur Strategi Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Scenaider Clasein H Siahaan mengatakan, defisit pada APBN 2015 diharapkan bisa di bawah 2 persen dari target 2,2 persen dari PDB. Dengan asumsi PDB sebesar Rp11.146,9 triliun, maka setiap penurunan 0,1 persen dari PDB, utang bisa berkurang Rp11 triliun. \"Jadi kalau defisit turun 0,2 persen, utang diprediksi turun Rp 20 triliun hingga Rp22 triliun,\" ujarnya. Namun demikian, Scenaider menjelaskan, upaya tersebut harus tetap didukung penghematan Kementerian dan Lembaga atas hal konsumtif. \"Karena nanti realokasi (subsidi) untuk maritim, logistik, dan sosial. Sisanya baru untuk pengurangan defisit. Berapa persisnya masih digodok. Yang jelas room untuk mengurangi defisit ada, karena terdapat extra savings,\" terangnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pada 2015 pemerintah kembali akan menerbitkan beberapa surat utang. Salah satunya adalah Samurai Bonds yang sempat ditunda penerbitannya pada 2014 lalu. \"Utang kita dalam bentuk Yen sekitar 11-12 persen (dari total utang). Biasanya kebutuhan yen untuk membayar pokok pinjaman dan bunga Yen yang lebih banyak daripada sumber yang masuk,\" ungkapnya. Sayangnya, Robert enggan merinci jumlah obligasi yang diperuntukkan pasar Jepang tersebut. Meski demikian, dikabarkan nilai Samurai Bonds mencapai 100 miliar Yen, atau sekitar lebih dari Rp10 triliun. Dua jenis Samurai Bonds yang bakal dirilis adalah non garansi dan bergaransi Japan Bank for International Cooperations (JBIC). JBIC bertugas menggaransi rating utang investment grade Indonesia yang masih rendah. Sebab, Jepang hanya membeli surat utang dari negara dengan investment grade tinggi. \"Yang jelas kami mau test the market dengan non guaranteed. Gimana responsnya. Sebab, yang guaranteed kemungkinan besar laku karena Indonesia sudah sangat dikenal Jepang. Yield kita juga menarik untuk investor,\" ujarnya. (gal)
Kategori :