Pencopotan Ketua GP Ansor Wajar

Emup Muplihudin Harusnya Sejalan dengan Kebijakan NU KUNINGAN – Para ulama dan pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Kuningan menilai wajar pencopotan Emup Muplihudin SPd dari jabatan ketua GP Ansor. Pasalnya, statemen pria yang kini menjabat sebagai Kasi Pora pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kuningan tersebut dianggap berseberangan dengan aspirasi para ulama. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kuningan, KH Abdul Azis AN mengakui jika pencopotan Ketua GP Ansor Kuningan membuat banyak orang terkejut. Tak terkecuali para ulama dan pimpinan pondok pesantren se Kuningan. ”Soal Ahmadiyah memang merupakan sesuatu yang krusial dan akan menjadi bom waktu jika tidak segera diatasi. Sehingga, para ulama dan ormas Islam mendesak Pemkab Kuningan untuk segera mengatasinya. Salah satu langkah Pemkab dalam mengatasi hal itu yakni berusaha menyegel tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah,” ucap Azis memberikan prolog. Namun tiba-tiba muncul statemen Ketua GP Ansor Kuningan yang mengagetkan semua pihak. Meski sebenarnya bukan apa-apa hanya akan melakukan penjagaan dari kekerasan, tapi dengan mengatakan bakal mengerahkan puluhan ribu Banser dan disiarkan di berbagai media, maka terkesan lain. Sehingga para ulama menilai wajar pencopotan Ketua GP Ansor. ”Karena itu kami menilai wajar pencopotan tersebut. Sebab, yang pertama berseberangan dengan aspirasi para kiai yang ingin segera menuntaskan persoalan. Yang kedua berseberangan dengan kebijakan NU yang menggebu-gebu ingin menyelesaikan,  sehingga sebagai induk organisasi memberikan sanksi hukuman. Dan yang ketiga berseberangan dengan kebijakan Pemda,” paparnya. Azis mengatakan, sebagai pejabat kasi di instansi Pemkab, mestinya Emup satu arah dengan kebijakan bupati. Jika statemennya seperti itu, maka hal itu dianggap melawan arus. Termasuk melawan arus mayoritas kiai di Kuningan. ”Yang berbahaya itu kasihan ke Pemda. Dasar untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian persoalan Ahmadiyah kan dari ajuan ormas Islam dan kiai. Tapi ternyata GP Ansor sebagai bagian dari NU malah berseberangan. Mestinya sebagai badan otonom harus konsultasi dengan organisasi induk dalam sebuah kebijakan,” katanya. Saat ini, pengurus NU seluruh kecamatan se Kuningan menyampaikan aspirasi pencopotan Ketua GP Ansor. Begitu pula para kiai menyampaikan aspirasi yang sama. Mereka menilai hukuman yang disampaikan Rois Syuriah NU Jabar yakni pembekuan, dianggap ringan. ”Rois Syuriah NU sudah menelpon Ketua NU Kuningan dengan mengatakan bahwa saudara Emup harus segera dibekukan. Tapi menurut aspirasi para ulama dan pengurus kecamatan NU sanksi tersebut terlalu ringan. Yang pantas adalah pencopotan. Nah dari sudut pandang pimpinan ponpes, saya menilai pencopotan tersebut wajar karena berseberangan,” pungkasnya. (ded)