Mandek di 9 Persen

Melihat Perkembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Cirebon   Pemerintahan Ano-Azis boleh saja mencanangkan visi hijau untuk Kota Cirebon. Namun hampir dua tahun memimpin, total ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Cirebon hanya jalan di tempat. Hingga kini, RTH publik berada di angka 9 persen dari target 20 persen.   ANGKA 9 persen tersebut tidak bergerak sejak tahun 2007. Meski Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon sudah berusaha membebaskan lahan di beberapa wilayah, namun hal itu tidak cukup mendongkrak kebutuhan RTH di Kota Cirebon. Progres RTH sangat lambat dan kenaikan tidak mencapai satu persen. Akademisi Unswagati yang juga Pengamat Kebijakan Publik, Agus Dimyati SH MH mempertanyakan keseriusan pemerintahan Ano-Azis untuk menambah ruang terbuka hijau. Apalagi saat ini, semakin banyak bermunculan gedung-gedung tinggi baik itu perhotelan ataupun pusat perbelanjaan. “Muncul pertanyaan, sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menambah RTH? Selama ini RTH jalan di tempat, sementara pembangunan gedung-gedung mewah diizinkan dengan mudahnya,” lanjutnya. Padahal, keberadaan ruang terbuka hijau sangatlah penting bagi masyarakat. Tidak hanya itu, RTH juga bisa menjadi daerah serapan yang mampu meminimalisasi potensi banjir. “Tapi selama ini saya belum melihat keseriusan pemerintah dalam optimalisasi RTH ini. Visi hijau pada jargon RAMAH ini bagaimana?” lanjutnya. Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Sumanto mengakui bila RTH di Kota Cirebon masih berada di angka 9 persen. Beberapa tahun ke belakang, DKP sedang berusaha untuk melakukan pembebasan lahan untuk dijadikan taman di beberapa titik. Pembebasan lahan yang menjadi fokus utama berada di kawasan Pekalipan, mengingat total RTH terendah ada di kecamatan itu. Ditemui di Kantor Bidang Pertamanan di Jl Saleh, Sumanto membeberkan di tahun 2013 lalu, DKP telah membebaskan 1.125 m lahan di kawasan Pekalipan. Selain itu, 300 meter di kawasan sekitar Pedati Gede Kelurahan Pekalangan. Sementara di tahun 2014 ini, DKP telah membebaskan 2 bidang lahan di Pegambiran, satu bidang lahan di Pekalangan dan Kesambi. “Rencananya di 2015 mendatang, kami akan mencoba melakukan pengadaan lahan di kawasan Cadasngampar seluas 2 hektare. Sudah kami anggarkan sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan lahan tahun depan,” bebernya. Tanah yang berada di lintas Flyover Pegambiran pun, akan coba dibeli oleh pemerintah kota. Sehingga dengan upaya pengadaan-pengadaan tersebut, Sumanto optimis RTH Kota Cirebon sudah bisa mencapai 10 persen. “Saya rasa kalau yang di Cadasngampar ini sudah dibebaskan, setidaknya RTH kita bisa mencapai 10 persen,” lanjutnya. Kendala yang selama ini ditemukan, adalah sudah tingginya harga tanah di Kota Cirebon. Sehingga dengan anggaran antara Rp1 hingga Rp2 miliar, pemerintah kota hanya bisa melakukan pengadaan tanah hingga 1.500 m. Hal itu terjadi bila pengadaan tanah dilakukan di pusat kota. “Jadi memang dilakukan secara bertahap, karena anggaran yang dibutuhkan ini cukup tinggi,” sambungnya. Di samping pengadaan tanah, DKP juga akan meminta developer perumahan untuk menyediakan lahan terbuka hijau berupa fasos dan fasum yang kemudian diserahkan pada pemerintah kota. Hal itu sangat dimungkinkan dan diyakini akan mendongkrak jumlah RTH publik. “Karena selama ini banyak lahan kosong yang akhirnya dibangun menjadi perumahan. Maka dari itu, jalur lain untuk mendongkrak RTH berasal dari fasos dan fasum yang disediakan developer kemudian dilimpahkan ke pemerintah,” lanjutnya. Selain itu, DKP juga merencanakan di tahun 2015 akan dilakukan penanaman 1.000 pohon pelindung di berbagai jalan protokol, seperti Jl Kartini, Jl Bahagia dan jalan lainnya. “Sehingga kesan hijau semakin muncul,” tuturnya. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI mengatakan, pemerintah kota Cirebon wajib memenuhi target RTH tersebut. Karena pengadaan RTH sendiri sudah menjadi program dalam RPJMD Kota Cirebon tahun 2013-2018. “Saya melihat wali kota Cirebon ini masih setengah hati dalam mewujudkan RTH sesuai target RPJMD,” tuturnya. Hal ini terbukti dengan masih belum diprioritaskannya anggaran untuk pengadaan ruang terbuka hijau. Bila dibandingkan dengan program lain dan juga belanja pegawai, angka pengadaan RTH masih sangat minim. Apalagi bila dibandingkan dengan pembangunan gedung sekretariat daerah yang memakan anggaran lebih dari puluhan miliar, nominal pengadaan RTH di Kota Cirebon sangatlah kecil. “Maka dari itu saya mendesak agar pemerintah Kota Cirebon lebih serius lagi dalam mewujudkan pengadaan RTH agar setidaknya visi hijau dapat tercapat,” tukasnya. (kmg)