Bisa Tempel KMP, Bisa Loncat ke KIH JAKARTA - Soliditas Koalisi Merah Putih (KMP) kini semakin tergerus. Dua kubu PPP yang sedang berseteru sama-sama menjauh dari koalisi yang dibentuk untuk mendukung pencalonan Prabowo-Hatta sebagai presiden-wapres pada Pilpres lalu. PPP Kubu Romahurmuziy sudah terang-terangan menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sementara PPP Kubu Djan Faridz mengikuti jejak Partai Demokrat, yakni jadi penyeimbang. Ketetapan PPP Djan Faridz untuk menjadi penyeimbang itu diambil dalam forum musyawarah kerja nasional (mukernas) di Hotel Luwansa, 10-12 Desember 2014. Kemarin, sikap tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Suryadharma Ali (SDA) sebelum acara penutupan mukernas. Menurut SDA, arah politik PPP menjadi salah satu topik pembicaraan yang paling hangat dalam mukernas. Tidak sedikit kader partai berlambang Kakbah itu yang menginginkan PPP keluar dari KMP dan bergabung ke KIH. Namun, ada juga yang masih ingin di KMP dengan tetap menerapkan amar makruf nahi mungkar atau menyuruh pada kebaikan dan mencegah keburukan. Dari dua opsi itu, akhirnya PPP memilih opsi kedua, yaitu tetap berada di KMP, namun tidak 100 persen. SDA mengatakan, bergabung di KMP tidak menjadi pilihan utama. Penekanannya terdapat pada amar makruf nahi mungkar. “Jadi, kami bisa bergabung ke KMP atau KIH. Asalkan, program mereka menyeru pada kebaikan,” paparnya. SDA menerangkan, konsep amar makruf nahi mungkar itu datang dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair. Menurut dia, Mbah Moen, panggilan KH Maimoen Zubair, melarang PPP menjadi partai oposisi. Sebab, oposisi bermakna negatif, yaitu mengkritisi semua kegiatan pemerintah. Padahal, bisa jadi program kerja itu sangat berguna bagi rakyat Indonesia. Mantan menteri agama tersebut melanjutkan, ke depan, partai yang mempunyai slogan Rumah Besar Umat Islam itu akan menjadi partai penyeimbang, persis pilihan Partai Demokrat. Dia berjanji, jika pemerintah mempunyai program yang berguna bagi masyarakat, pihaknya akan mendukung. Bila program bagi rakyat tersebut diganggu KMP, PPP akan berada di belakang pemerintah untuk mendukung. Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta Djan Faridz mengatakan siap berada di garis nonblok atau penyeimbang. Menurut dia, menjadi penyeimbang tak berarti tidak punya pendirian. “Orang belok ke kanan atau ke kiri itu pendirian. Begitu juga kami, menjadi penyeimbang,” jelasnya. Polemik UU Pilkada langsung bisa menjadi pukulan keras bagi soliditas KMP. Partai Demokrat yang dulu cenderung “sepaham” kini lebih dekat dengan KIH untuk memuluskan Perppu Pilkada Langsung yang dulu disusun Susilo Bambang Yudhoyono. Golkar sebagai salai satu motor KMP juga terbelah, sebagian menyatakan ingin bergabung dengan pemerintahan. Ditambah PPP yang lebih dulu pecah, kekuatan KMP jelas berkurang drastis. (aph/c11/fat)
Kategori :