Pedagang Kompak Tolak Investor

Pertemuan dengan PD Pasar Belum Menemukan Hasil KESAMBI - Rapat pedagang Pasar Perumnas dengan direksi Perusahaan Daerah Pasar tidak membuahkan hasil. Meski berjanji mengakomodir keinginan pedagang, namun PD Pasar condong pada penggunaan investor. Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar, Suhendi, mengatakan, karena dana APBD sudah di-cancel, maka tinggal satu pilihan dan itu mengarah pada investor. “Mari sama-sama dibangun dengan dana investor, tetapi aspirasi pedagang terpenuhi,” ujarnya, di ruang rapat PD Pasar. Pernyataan ini tentu saja ditanggapi pedagang dengan penolakan. Dari keseluruhan pedagang, semua menyepakati untuk menolak penggunaan investor. Hanya satu yang menyatakan setuju menggunakan investor dengan alasan melihat prospek jangka panjang Pasar Perumnas. “Kita lihat jangka panjang ke depannya,” ujar Masno, satu-satunya pedagang yang setuju dengan penggunaan investor. Muhamad Husain, salah seorang pedagang mengatakan, menggunakan investor itu sama dengan membunuh pedagang. “Bagaimana kalau bapak jadi pedagang seperti saya?” tanya dia. Pedagang, kata dia, sudah cukup sakit hati, sebab semuanya berharap ada bantuan dana dari APBD dan sudah menjadi mufakat kalau pedagang menolak investor. Bahkan kalau memungkinkan, dana retribusi pedagang tidak disetorkan kepada PD Pasar, tetapi dikelola pedagang sendiri untuk melakukan perbaikan secara swadaya. Namun, Direktur Utama PD Pasar, Darwin Windarsyah, bersikap lebih lunak. Menurutnya, menolak investor merupakan hak para pedagang. PD Pasar memahami beban yang harus ditanggung pedagang. Satu-satunya jalan adalah pemerintah mendanai pembangunan Pasar Perumnas. Dia pun memahami dan berjanji akan mempertimbangkan kemampuan pedagang yang saat ini banyak terlilit utang bank dan rentenir. “Kita sama-sama berharap pasar ini dibangun dengan dana pemerintah, langsung sekaligus jadi,” tuturnya. Darwin melanjutkan, untuk dana dari APBD tersebut, pihaknya meminta agar pedagang bekerja sama dan bicara lebih lanjut untuk mengajukan adanya bantuan dari APBD. Sebab, PD Pasar bukan pengguna anggaran. Dalam proses pembangunannya, PD Pasar pun hanya menonton dan menerima hasilnya setelah diserahterimakan. Selain pembahasan mengenai investor, rapat yang dilaksanakan di lantai II kantor PD Pasar tersebut cukup tegang dalam membahas keberadaan personel IPP. Perwakilan pedagang, Muhamad Hasir, meminta personel IPP dibubarkan dan diganti baru. Sebab, situasi tidak kondusif saat ini karena PD Pasar tidak tanggap terhadap persoalan pedagang. “Dari dulu kita minta IPP dibubarkan, tapi PD Pasar tidak pernah merespons,” katanya. Alasan lain pedagang menuntut pembubaran pengurus IPP, diutarakan Hasir, adalah banyaknya kejanggalan, termasuk kios di pasar darurat yang diperjualbelikan. Pernyataan Hasir diperkuat pedagang lainnya, Jusdianto Rosadi. Menurutnya, pedagang datang ke kantor PD Pasar dalam kapasitasnya sebagai individu pedagang aktif dan meminta kepastian dari PD Pasar. Sebab, sebelumnya sudah mengirim surat kepada PD Pasar perihal pembekuan pengurus IPP, tetapi tidak ada tanggapan. Jusdianto menegaskan, pedagang mempunyai konsep untuk penanganan masalah drainase menghadapi musim hujan, hanya saja seperti apa PD Pasar konsepnya. Padahal, persoalan ini butuh solusi cepat. Ketidakpercayaan pedagang terhadap IPP juga diungkapkan Lusi Novianti. Pengusaha salon ini mengatakan, kalau IPP sudah tidak mewakili aspirasi pedagang dan secara kepengurusan pun janggal karena 14 tahun tidak pernah diganti. Yang lebih aneh adalah ketika ada pembentukan Tim 10, pedagang tidak tahu kapan dilaksanakan rapatnya. Padahal, setiap hari ada di pasar. Saat ini yang dibutuhkan pedagang adalah legitimasi dari PD Pasar agar IPP lama dibubarkan dan segera dibentuk pengurus baru. Pernyataan serupa juga diungkapkan Hari Ardikusuma. Dia mengungkapkan, pedagang secepatnya akan memilih ketua IPP baru dan pengurusnya. Sehingga, segala kebijakan IPP lama sudah tidak berlaku lagi dan tidak dianggap pedagang. (yud)