Hanya Didata, Lalu Dilepas

Satpol PP dan Dinsosnaker Beda Persepsi Soal PSK KUNINGAN- Pihak Satpol PP Kabupaten Kuningan mengakui kalau penanganan masalah Pekerja Seks Komersil (PSK) belum maksimal. Bukan hanya di Kuningan, menurut Kasatpol PP Kuningan Deni Hamdani SSos, di tingkat provinsi pun belum dilakukan penanganan yang matang. “Memang, selama ini kami hanya mendata dan memberikan pengarahan kepada pelaku (PSK, red). Khusus bagi warga Kuningan, kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepala desa (kades) agar warga diperhatikan. Allhamdulilah selalu berhasil. Sebab, ketika PSK menjual tubuhnya ada beberapa factor, salah satunya butuh uang,” jelas Deni kepada Radar, kemarin (1/1). Menurut dia, dengan belum adanya penanganan maksimal, mereka hanya didata lalu dilepas. Andai pihak provinsi melakukan penanganan jelas, masalah PSK tidak akan asal-asalan. Faktor utama belum maksimal penanganan tetap masalah klasik, yakni minimnya anggaran. Deni menilai, bukan hanya masalah PSK, masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) pun selama ini Provinsi Jawa Barat tidak serius. Makanya, daerah-daerah di perbatasan membentuk badan kerja sama agar masalah sosial bisa ditanggulangi. “Dalam masalah sosial, Jawa Barat tertinggal jauh oleh Jawa Tengah. Imbasnya, kami membentuk Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD). Harapannya bisa memecahkan masalah PSK,” lanjut dia. Keberadaan panti rehabilitasi di Palimanan, Kabupaten Cirebon pun selama ini seolah tidak berjalan. Sehingga ketika ada PSK yang terkena rizia, tidak ada solusi selain dilepas. Pihak daerah sendiri selama ini berusaha maksimal untuk memberantas kemaksiatan. Namun, hasilnya seperti belum makismal karena terbentur anggaran. Sementara itu, Kadinsosnaker Kuningan, Drs H Dadang Supardan MPd membantah kalau selama ini perhatian provinsi minim. Sebagai buktinya, setiap tahun ada 10 PSK yang selalu dikirim untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Lembang. “Memang selama ini PSK yang dirazia tidak bisa langsung kita kirim. Namun didata terlebih dahulu. Baru nanti setelah ada program, bisa dikirim,” ucap mantan Kadisdik Kuningan itu. Mengenai hasil dari program pelatihan selama ini, lanjut dia, tidak diketahui pasti karena tidak sepenuhnya mantan PSK bisa dipantau. Tapi, lanjut Dadang, semuanya dikembalikan ke diri masing-masing. Apabila mau merubah dan pemerintah memberikan pelatihan, harusnya mereka sadar dan bisa hidup seperti orang lain. Selama ini pelatihan yang dilakukan antara dua minggu hingga sebulan. “Ketika ada program dari provinsi, kami menawarkan kepada PSK yang selama ini sudah terdata. Mengenai mau atau tidak, terserah mereka. Namun pemerintah sudah berupaya maksimal,” jelasnya. Sementara itu, di luar PSK, Din­sosnaker Kuningan selalu me­ngarahkan warga yang terkena masalah sosial. Sebagai bukti, salah satunya masalah waria. Mereka sudah banyak yang hidup mandiri dengan pelatihan yang diberikan. (mus)