Pemkab Dinilai Teledor

Biarkan Banyak Pengusaha Batu Bara tanpa Izin PANGENAN - Pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai teledor dengan membiarkan maraknya pengusaha batu bara tanpa izin di kawasan pantura Kecamatan Pangenan. Adanya perusahaan batu bara tersebut sangat berimbas buruk pada masyarakat luas serta lingkungan hidup. Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial, Ahmad Syubbanuddin Alwy. Dirinya sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang membiarkan para pengusaha batu bara di kawasan pantura Pangenan yang mayoritas tanpa izin. “Harusnya pemkab itu tegas, dengan menjamurnya banyak perusahaan batu bara yang ilegal. Walaupun ada juga yang berizin. Kalau yang tidak berizin langsung ditutup saja,” ujarnya kepada Radar, kemarin. Masih menurut Alwy, selain itu dengan adanya perusahaan batu bara sangat mengganggu lingkungan hidup. Terlebih ditambah keberadaan pengusaha ilegal. “Untungnya apa sih pemerintah meberikan izin batu bara. Sedangkan kalau dari sisi lingkungan tentu akan sangat mencemari lingkungan. Bayangkan saja, itu kan pabrik di luar ruangan, harusnya di dalam ruangan. Karena polusi dan debunya itu bisa sangat membahayakan masyarakat sekitar. Lingkungan tentunya rusak pula,” kata Alwy. Alwy sangat meyakini, perusahaan-perusahaan batu bara yang beroperasi di Pangenan tidak memiliki izin lingkungan. “Para pengusaha batu bara ini, saya sangat yakin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan, red)-nya ini tidak ditempuh. Kalau amdal ditempuh tentunya tidak ada pabrik di luar ruangan terbuka. Karena batu bara ini harus di ruangan tertutup,” tandasnya. Belum lagi menurut Alwi, truk besar yang mengangkut batu barau dari pelabuhan menuju pabrik sangat membahayakan dan merusak jalan. “Itu lagi, truk besar yang angkut batu bara. Itu jalan pantura Cirebon rusak sebagian besar dari truk besar tersebut. belum lagi kecelakaan akibat dari truk batu bara tersebut,” ungkapnya. Alwi menginginkan agar Pemkab Cirebon bersikap tegas kepada perusahaan batu bara. “Bupati Sunjaya harus berani menutup pabrik batu bara tersebut, karena keuntungannya sedikit sekali bagi pemkab. Belum lagi faktor lingkungan dan kesehatan masyarakat tentu juga sangat terganggu,” pungkasnya. (den)