Kemensos Kewalahan Urus TKI Ilegal

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) harus putar otak menghadapi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang membeludak tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pimpinan Khofifah Indar Parawangsa itu justru harus berperan paling besar dalam urusan para TKI ilegal ini saat tiba di tanah air. Khofifah mengungkapkan, kementeriannya harus mengeluarkan dana untuk mereka mulai dari makan hingga pakaian selama berada di shelter penampungan atau Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Tak tanggung-tanggung, per kepala juga akan mendapat uang sebesar Rp1,55 juta. Dana tersebut pun masih akan ditambah dengan pemberian modal sebesar Rp3 juta per orang. Sementara, dari data yang dimiliki oleh Kemensos, lebih dari 3 ribu TKI ilegal yang dipulangkan ke Indonesia tiap bulannya. Jumlah itu pun, hanya mencakup jumlah TKI ilegal yang dipulangkan dari Malaysia. \"Dana kita di APBN 2015 hanya untuk 15 ribu TKI. Itu pun yang dipulangkan melalui RPTC Tanjung Pinang (Kepulauan Riau). Sepertinya kita mesti bagi-bagi kali ya,\" ungkapnya kemudian tersenyum, kemarin (14/01). Masalah anggaran ini dirasa semakin mencekik mengingat banyak gedung RPTC Kemensos yang masih menyewa. Dari 22 RPTC, hanya dua RPTC yang memiliki gedung resmi. Lainnya, masih menggunakan sistem sewa selama dua tahun.  Masalah RPTC ini pun masih menyoal lantaran jumlahnya yang masih dianggap minim. Dengan perhitungan akan adanya pemulangan TKI ilegal dalam jumlah besar pada tahun ini. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 1,8 juta orang. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Kemensos akan menggandeng sejumlah instansi pemerintah. Dalam waktu dekat, instansi yang akan dilibatkan adalah RS Bayangkara Polri di Keramat Jati, Jakarta Timur. \"Karena banyak TKI kita yang pulang dengan membawa berbagai masalah atau mengalami kekerasan selama bekerja. Itu kan harus diobati. Jadi kita akan menjalin kerja sama lagi dengan berbagai pihak untuk membantu mereka,\" ungkap mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu. Ia pun berharap berharap agar seluruh instansi terkait dapat saling merapat untuk bisa bahu membahu menghadapi masalah ini. Bukan justru saling lempar tanggung jawab. (mia)