RAPBD 2012 Belum Pro Rakyat

KEJAKSAN – Pemkot Cirebon resmi mengajukan draf RAPBD 2012 melalui sidang paripurna, Selasa (15/11). Wali kota Subardi SPd menyampaikan langsung draf tersebut. Menurut Subardi, pendapatan tahun 2012 direncakan sebesar Rp765,7 miliar. Sementara uang yang akan dibelanjakan sebesar Rp770,5 miliar. “Dengan dengan demikian, terjadi devisit sebesar Rp4,7 miliar yang berimbang dengan pembiayaan netto,” kata dia. RAPBD 2012 secara rinci, kata dia, pendapatan sebesar Rp765,7 miliar. Mengalami penurunan Rp101,3 miliar dari tahun 2011 yang mencapai Rp867,1 miliar, atau setara dengan 13,24 persen. Penurunan tersebut dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terutama dari dana penyesuaian otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi. “Sedangkan untuk rincian dari pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp119,8 miliar. Mengelami penurunan sebesar Rp17,3 miliar dari tahun 2011, besarnya mencapai Rp137,1 miliar, turun 14,4 persen,” ujarnya. Untuk dana perimbangan sebesar Rp579,8 miliar. Mengalami kenaikan sebesar Rp41,6 miliar, dari tahun 2011 sebesar Rp538,1 atau naik 7,19 persen. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah direncanakan sebesar Rp66,1 miliar. Mengalami penurunan sebesar Rp125,7 miliar dari tahun 2011, yang mencapai Rp191,9 miliar, turun 190,09 persen. “Pada pos belanja yang direncanakan sebesar Rp770,5 miliar, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp540,03 miliar, dan belanja langsung Rp230,4 miliar. Pada pos pembiayaan terdiri atas pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Dalam tahun 2012 direncanakan pembiayaan penerimaan Rp5 miliar yang berasal dari sisa perhitungan tahun 2011. Sedangkan pembiayaan pengeluaran tahun 2012 direncanakan sebesar Rp224 milaiar yang merupakan pembayaran pokok utang,” papar kader PDIP ini. Terkait dengan terjadinya devisit Rp4,7 miliar, Subardi menyatakan hal ini terjadi karena saat ini pemkot Cirebon belum mengetahui secara pasti berapa bantuan dari pusat maupun provinsi. Sehingga pemkot tidak berani mengalokasikan anggaran, atau menyusun program yang belum pasti ada anggarannya. “Kalau setelah dianggarkan ternyata anggarannya tidak ada, nantinya bisa menjadi masalah. Lebih baik kita menunggu kepastian bantuan dari pusat dan provinsi,” terangnya. Meski seharusnya penyampaian draf RAPBD tersebut harus dilakukan pada awal bulan Oktober, namun Subardi mengklaim tahun ini lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Bahkan dibandingkan dengan daerah di wilayah III Cirebon. Kota Cirebon paling awal dalam penyampaian draf RAPBD. “Tetapi meski kita paling awal dalam penyampain draf RAPBD 2012, kelemahananya kita belum mengetahui secara pasti berapa bantuan yang akan diterima. Tetapi yang terpenting ada political will dari kami untuk lebih cepat dalam penyampaian draf RAPBD,” tutur dia. Saat ditanya tentang tingginya belanja tidak langsung dan kecilnya belanja langsung dalam draf RAPBD 2012, Wali kota dua periode ini berdalih nantinya untuk bantuan propinsi dan pusat biasanya berupa belanja langsung, untuk perbaikan infrastruktur. Namun demikian, dia mengaku bahwa dalam penyusunan draf RAPBD 2012, anggaran Disdik telah mencapai 36 persen dari total APBD. Serta Dinkes sebesar 23 persen. “Kami, di tahun 2012 tetap memiliki komitmen untuk memajukan kawasan selatan dengan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan dan penerangan jalan umum (PJU, red),” janji Subardi. Terpisah, Anggota Badan Anggaran, Drs Cecep Suhardiman SH MH menyatakan, yang disampaikan dalam draf RAPBD 2012 baru bersifat global. Namun demikian dari penyampaikan awal tersebut terlihat bahwa RAPBD 2012 belum pro rakyat. Karena masih sangat besar untuk pos belanja tidak langsung. “Sebab, meski untuk pos belanja tidak langsung sudah sangat besar, tetapi di pos belanja langsung juga masih ada honor kegiatan yang mengurangi kegiatan belanja langsung itu sendiri. Sehingga badan anggaran akan melakukan efesiensi, baik pada pos belanja tidak langsung maupun pada belanja langsung,” jelas dia. Selain itu, pihaknya akan melakukan kajian, jumlah PNS yang ada membutuhkan anggaran belanja tidak langsung mencapai Rp540,03 miliar. Sebab, meski tahun 2011 tidak menerima penerimaan CPNS, tetapi kenapa untuk belanja tidak langsung mengalami kenaikan signifikan. “Banggar juga akan meminta penguatan riil dengan akress sebesar 2,5 persen dari belanja tidak langsung,” tuturnya. Kader Partai Demokrat ini juga mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2012 tidak mengalami kenaikan signifikan, dibanding tahun 2011 lalu. Untuk itu, harus ada penekanan pemkot menaikkan target PAD pada tahun 2012. “Salah satu target PAD yang masih bisa dinaikkan adalah pada pajak parkir di luar badan jalan yang saat ini baru 20 persen. Bisa dinaikkan menjadi 30 persen,” tukas Cecep. (mam)