Pegawai KPK dan Keluarga Diancam Dibunuh

UPAYA pelemahan KPK terus dilakukan dengan gencar. Tidak cukup dengan melaporkan seluruh pimpinan ke Bareskrim Mabes Polri, Keluarga dan pegawai lembaga antirasuah itu juga menjadi incaran. Ada ancaman serius yang ditujukan pada mereka karena sudah menyangkut keselamatan nyawa. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan ancaman terhadap pegawai sebenarnya sudah hal biasa. Tapi, akhir-akhir menjadi sangat serius menyerang segala arah. “Ancaman itu tidak hanya pada staf dan karyawan, tapi juga keluarga. Ini yang dibilang seius dan mengkhawatirkan,” ungkapnya. Pria yang akrab disapa BW itu menambahkan, ancaman tidak tidak berdiri sendiri. Dia menyebut ada satu situasi yang memicu serangan sistematis itu. Apakah itu terkait kasus tertentu? dia mengaku belum bisa menyimpulkan. Yang jelas, KPK masih mengkaji siapa dalang dibalik ancaman-ancaman itu. “Masih dikaji, belum ada kesimpulan,” terangnya. Mantan advokat itu lantas menjelaskan beberapa bentuk ancaman. Meski tidak menyebut secara langsung siapa dan bagaimana bentuk ancamannya, dia mengatakan sudah eskalatif karena bisa kehilangan nyawa. Selain itu, ada panggilan oleh penyidik Bareskrim terhadap struktural KPK. Dia memastikan panggilan-panggilan itu tidak jelas. Sebab, pihaknya sudah bertanya langsung kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Dari komunikasi yang dijalin, ternyata Wakapolri kaget ada panggilan yang tidak diketahui. Padahal, Presiden Jokowi dalam pidatonya sudah jelas menyatakan tidak boleh ada kriminalisasi. Ada juga informasi yang menyebut bahwa penyidik dan pegawai Biro Hukum KPK yang sedang menangani sidang praperadilan Budi Gunawan (BG) adalah sasaran utama. Apalagi, mereka yang menjadi wakil KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Teror yang diterima berupa telepon maupun pesan singkat yang bernada pembunuhan. Berbagai ancaman itu sebenar­nya tidak menyurutkan pegawai KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi. Semuanya masih ngantor seperti biasa. Tapi, dia menegaskan kalau ancaman yang diterima KPK bersifat nasional. “Bisa mengganggu semua upaya pemberantasan korupsi yang harus bisa dioptimalkan KPK,” tegasnya. Oleh sebab itu, KPK melapor ke beberapa pihak. Tujuannya, meminta kepada lembaga resmi untuk melindungi aparat penegak hukumnya. Selain melapor soal panggilan “gelap”, pimpinan KPK juga sudah berkoordinasi dengan wakapolri. “Alhamdulilah, kami mendapatkan jaminan dari wakapolri. Kami yakin Polri serius mengambil sikap,” terangnya. Selain itu, KPK juga menjalin komunikasi yang intens dengan pihak-pihak lain yang memiliki wewenang. Seperti Komnas HAM. Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi juga menjadi tempat aduan KPK. “Presiden sudah menerima aduan dan berjanji untuk bersikap tegas,” ujarnya. Deputi Pencegahan KPK Johan Budi S.P menambahkan, sejak dua pekan yang lalu telah dibentuk tim krisis. Tujuannya, untuk memberikan masukan kepada pimpinan dalam merespon berbagai kejadian yang bisa melemahkan KPK. Jadi, pimpinan bisa mengambil sikap dengan tepat. “Tim krisis menganalisis ber­bagai informasi lantas mem­beri saran ke pimpinan. Seperti saran untuk bertemu presiden dan wakapolri,” kata Johan. Tim yang dia ketuai itu terdiri dari 4 sub tim. Yakni, tim analisis, tim jaringan, tim hukum, dan tim informasi. Tim juga merespon kemungkinan kalau semua pimpinan menjadi tersangka. Anggota Tim 9, Jimly Asshid­diqie saat ke gedung KPK juga membicarakan soal ancaman-ancaman itu. Sebenarnya, dia dan anggota lainnya datang untuk mencari info kenapa dua penyidik aktif tidak datang di sidang pra peradilan BG. Ternyata, malah mendapat banyak informasi soal ancaman. “Ada perasaan tidak nyaman dengan situaasi sekarang ini. Ada yang merasa diteror, diancam, diintimidasi, sehingga kegalauan staf ini menjadi concern pembahasan,” terangnya. Dari curhat pegawai KPK, Jimly menyebut bentuk teror itu macam-macam. Sarana yang paling sering digunakan adalah telepon dan SMS. Dia membenarkan ada pegawai KPK yang dibuntuti oleh seseorang tidak dikenal. Mantan Ketua MK itu menyebut pertemuan menjadi acara untuk membersarkan hari pegawai KPK. Penting dilakukan supaya mereka tidak down dan tetap bersemangat menyelesaikan kasus korupsi. Tim 9 berharap semua pihak untuk menghormati arahan Presi­den Jokowi agar bisa mena­han diri. Meredakan ketega­ngan sampai praperadilan mun­cul selesai pekan depan. Dia sudah mendapat kepastian dari KPK untuk tidak melakukan pemang­gilan terhadap kasus BG. “Begitu juga sebaliknya, kami harapkan stop jangan dulu memanggil pim­pinan KPK,” tekannya. (dim)