Guru MD Minta Jadi Pegawai Negeri Sipil

KUNINGAN - Para guru Madrasah Diniyah (MD) se-Kecamatan Ciawigebang berkeluh kesah terhadap Anggota DPR RI, H Amin Santono dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Yayasan Pendidikan Nurul Huda Desa Ciputat, Minggu (12/4). Mereka ingin, anggota Fraksi Partai Demokrat itu membantu nasib guru madrasah yang dirasakan kerap dianaktirikan. “Pendidikan agama dianaktirikan. Itu kami rasakan dari dulu. Terlebih, nasib para guru MD sangat memprihatinkan,” keluh Pengelola Madrasah Diniyah (MD) Al Kohar, Desa Mekarjaya, Ust Abud Saefudin. Ditegaskan, meski non-formal, MD telah ikut melayani pendidikan masyarakat. MD telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia bahkan menyebut, sejak manusia dalam kandungan hingga meninggal dunia, para ustad dan kiyai di lingkungan MD pasti dilibatkan. “Tolong perhatikan nasib kami semua. Bagaimanapun kami berkiprah dalam pendidikan non-formal. Kalau bisa, kami minta guru MD diangkat menjadi PNS,” tandas Ubud disambut tepuk tangan hadirin di sosialisasi. Selain guru MD, dia juga merasakan ketidakadilan pemerintah kaitan guru PNS dan guru honorer. Umumnya, guru honorer justru terlihat lebih giat dibanding guru PNS. Padahal, guru PNS selain bergaji besar, punya gaji ke-13 dan berbagai tunjangan. Adapun guru honorer, gaji pun tergantung kebijakan kepala sekolah. Selebihnya, hanya bisa berdoa saja. “Gaji guru honorer sangat mem­pri­hatinkan. Ingat, iman dan taqwa dicetak oleh madrasah diniyah. Jadi harus lebih diperhatikan, lebih diban­tu,” tandasnya dengan suara lantang. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Ciawigebang, Yayat Hidayat membenarkan hal itu. Dia juga melihat, pendidikan agama dianaktirikan. Misalnya, di sebuah desa ada Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SD yang berdampingan. Terlihat sekali, MI ter­tekan tanpa perhatian hing­ga bangkrut. “Tolong ja­ngan ada diskriminasi. Tolong Pak Amin, bantu ja­ngan sampai ada pendidikan berbau agama dan pendidikan umum yang dianaktirikan,” pinta dia. Anggota DPR RI, H Amin Santono merasakan apa yang dirasakan para pengelola dan guru MD. Keluhan kondisi MD juga bukan hanya terjadi di Kuningan, tapi di Jawa Barat bahkan Indonesia. “Kita akan perjuangkan. Tentu ini harus sinergis dengan pemerintah daerah,” katanya. Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut, Amin didampingi Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga istri tercintanya, Hj Yoyoh Rukiyah, Kepala Desa Ciputat beserta tokoh ulama, kiyai dan pemuda desa setempat. (tat)