Jika Tidak Proaktif, Siap-siap Dijuluki Macan Ompong KUNINGAN – Dalam menguak kasus dugaan penarifan harga terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda), Badan Kehormatan (BK) DPRD diminta agar bersikap proaktif. Mereka diharapkan tidak hanya menunggu laporan yang masuk, melainkan berani melakukan penelusuran. BK harus membuktikan diri bahwa lembaganya itu bukan macan ompong. “Dengan begitu, kinerja BK akan dipandang publik serius, tidak dikesankan melindungi oknum. Anggapan BK sebagai macan ompong pun akan hilang jika jajaran BK mampu menunjukkan taringnya,” ujar salah seorang pengamat politik, Kana Kurniawan MHum, kemarin (3/5). Sebetulnya, Kana memandang ironis apabila BK tidak proaktif. Dengan penciuman yang lebih tajam, mestinya BK sudah melangkah semenjak isu dugaan penarifan harga Raperda mulai muncul. Tindakan ini demi untuk menyelamatkan citra lembaga DPRD agar tidak dipandang negatif oleh masyarakat. “Ini juga dimaksudkan agar oknum penarifnya tidak berkeliaran bebas. Karena mungkin saja dia (oknum, red) hanya berjalan sendiri untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan lembaga,” usulnya. Selain itu, Kana merasa yakin tidak akan ada seorang pun yang berani melaporkan kasus dugaan tersebut jika BK hanya sekadar menunggu laporan. Sebaliknya BK harus agresif dan lebih proaktif agar kebenaran bisa terungkap. Stigma negatif yang melekat pada lembaga legislatif pun diyakini akan hilang. Sebagai saran bagi BK dalam melangkah, dia mengusulkan untuk membentuk tim khusus. “Tim ini nanti tugasnya membantu BK dalam menelusuri siapa oknum yang berani menawarkan kemulusan pembahasan Raperda dengan meminta imbalan rupiah,” ucapnya. Namun, Kana merasa pesimistis isu tersebut bisa terbongkar. Sebab, jika BK menindak oknum anggota dewan, itu sama saja jeruk makan jeruk. Wajar apabila julukan macan ompong terhadap BK akan terus melekat. Kecuali BK menunjukkan keseriusan dan keberanian untuk bertindak tegas. Sementara itu, Ketua BK DPRD, Drs H Momon Suherman sudah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kasus dugaan tersebut. Namun, pihaknya membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam menyampaikan informasi dan laporan terkait hal itu. “Kalau tidak ada yang memberikan informasi kepada kami, bagaimana kami menindaklanjutinya? Maka dari itu, kami berharap agar ada pihak yang mau melaporkan, meskipun kami akan mencoba mendalami masalah ini bersama rekan-rekan yang lain di BK,” tandas politisi PPP itu akhir pekan kemarin. (ded)
BK Harus Bentuk Tim Khusus
Senin 04-05-2015,09:00 WIB
Reporter : Harry Hidayat
Editor : Harry Hidayat
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Rabu 29-07-2026,04:46 WIB
Interior Mewah Desain Elegan, Ngga Perlu Basa-basi Lagi, Ini 10 Rekomendasi Mobil MPV Paling Nyaman 2026
Rabu 29-07-2026,11:00 WIB
Kronologi ASN Kota Cirebon Dipecat Gara-gara Mangkir Kerja
Rabu 29-07-2026,06:01 WIB
Ribuan Kendaraan Padati Cirebon Timur, DPRD Dorong Bus Khusus Karyawan dan Usulankan Flyover
Terkini
Kamis 30-07-2026,00:56 WIB
Rekomendasi 10 Mobil SUV Bekas Terbaik 2026 Pilihan Keluarga, Mesin 2500cc Tenaga Badak dan Tangguh
Rabu 29-07-2026,22:00 WIB
Karhutla di Majalengka Meluas, BPBD Catat 12 Kebakaran Hanguskan 10,85 Hektare dalam Sepekan
Rabu 29-07-2026,21:01 WIB
Tak Bisa Lagi Andalkan Impor, Mentan Wajibkan Pabrik Gula Bangun Kebun Tebu Sendiri
Rabu 29-07-2026,20:34 WIB