Jika Tidak Proaktif, Siap-siap Dijuluki Macan Ompong KUNINGAN – Dalam menguak kasus dugaan penarifan harga terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda), Badan Kehormatan (BK) DPRD diminta agar bersikap proaktif. Mereka diharapkan tidak hanya menunggu laporan yang masuk, melainkan berani melakukan penelusuran. BK harus membuktikan diri bahwa lembaganya itu bukan macan ompong. “Dengan begitu, kinerja BK akan dipandang publik serius, tidak dikesankan melindungi oknum. Anggapan BK sebagai macan ompong pun akan hilang jika jajaran BK mampu menunjukkan taringnya,” ujar salah seorang pengamat politik, Kana Kurniawan MHum, kemarin (3/5). Sebetulnya, Kana memandang ironis apabila BK tidak proaktif. Dengan penciuman yang lebih tajam, mestinya BK sudah melangkah semenjak isu dugaan penarifan harga Raperda mulai muncul. Tindakan ini demi untuk menyelamatkan citra lembaga DPRD agar tidak dipandang negatif oleh masyarakat. “Ini juga dimaksudkan agar oknum penarifnya tidak berkeliaran bebas. Karena mungkin saja dia (oknum, red) hanya berjalan sendiri untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan lembaga,” usulnya. Selain itu, Kana merasa yakin tidak akan ada seorang pun yang berani melaporkan kasus dugaan tersebut jika BK hanya sekadar menunggu laporan. Sebaliknya BK harus agresif dan lebih proaktif agar kebenaran bisa terungkap. Stigma negatif yang melekat pada lembaga legislatif pun diyakini akan hilang. Sebagai saran bagi BK dalam melangkah, dia mengusulkan untuk membentuk tim khusus. “Tim ini nanti tugasnya membantu BK dalam menelusuri siapa oknum yang berani menawarkan kemulusan pembahasan Raperda dengan meminta imbalan rupiah,” ucapnya. Namun, Kana merasa pesimistis isu tersebut bisa terbongkar. Sebab, jika BK menindak oknum anggota dewan, itu sama saja jeruk makan jeruk. Wajar apabila julukan macan ompong terhadap BK akan terus melekat. Kecuali BK menunjukkan keseriusan dan keberanian untuk bertindak tegas. Sementara itu, Ketua BK DPRD, Drs H Momon Suherman sudah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kasus dugaan tersebut. Namun, pihaknya membutuhkan bantuan dari pihak lain dalam menyampaikan informasi dan laporan terkait hal itu. “Kalau tidak ada yang memberikan informasi kepada kami, bagaimana kami menindaklanjutinya? Maka dari itu, kami berharap agar ada pihak yang mau melaporkan, meskipun kami akan mencoba mendalami masalah ini bersama rekan-rekan yang lain di BK,” tandas politisi PPP itu akhir pekan kemarin. (ded)
BK Harus Bentuk Tim Khusus
Senin 04-05-2015,09:00 WIB
Reporter : Harry Hidayat
Editor : Harry Hidayat
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Sabtu 14-03-2026,15:03 WIB
Kecelakaan Tol Cipali Hari Ini, Dua Lakalantas Akibat Sopir Mengantuk
Sabtu 14-03-2026,11:50 WIB
Seminggu Lagi Lebaran, Rumah Warga Suranenggala Kidul Hangus Terbakar
Sabtu 14-03-2026,07:01 WIB
Timnas Indonesia Siap Hadapi FIFA Series 2026, Pemain Dikumpulkan Setelah Lebaran
Sabtu 14-03-2026,06:01 WIB
PGRI Kabupaten Cirebon Bagikan 12.032 Takjil Serentak di 40 Kecamatan
Sabtu 14-03-2026,04:34 WIB
Situasi Global Memanas, Prabowo Dorong Penghematan BBM di Indonesia
Terkini
Minggu 15-03-2026,04:04 WIB
Pembatasan Truk Saat Mudik Lebaran 2026 Berlaku, Pelanggar Terancam Tilang
Minggu 15-03-2026,03:30 WIB
Tiket Kereta Lebaran dari Daop 3 Cirebon Laris Manis, 52 Ribu Kursi Sudah Terjual
Minggu 15-03-2026,03:01 WIB
Polresta Cirebon Tangkap Pengedar Obat Keras Tanpa Izin, 604 Butir Tramadol dan 102 Trihex Disita
Minggu 15-03-2026,02:29 WIB
KLH Tinjau Pengelolaan Sampah di Stasiun Cirebon, Antisipasi Lonjakan Sampah Mudik
Minggu 15-03-2026,02:01 WIB