Lurah Patahkan Klaim Sekda

Bantah Ada Surat Pemberitahuan Lomba PNS Teladan KEJAKSAN- Protes keras yang dilakukan para PNS atas hasil lomba pemilihan PNS teladan hingga berbuntut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Drs Andi Armawan melayangkan surat protes atas hasil lomba, membuat polemik kian larut. Kini giliran lurah yang buka suara. Pengakuan sekda mengirimkan surat ke seluruh SKPD termasuk kelurahan dan kecamatan tidak lebih hanya klaim sepihak. Salah seorang lurah yang enggan diungkap identitasnya menegaskan, tidak pernah menerima surat seperti yang diklaim oleh sekda. Ironisnya lagi, sekda sebagai kepala SKPD di setda, ternyata para PNS di setda tidak pernah tahu ada lomba PNS teladan. “Buktikan dengan tanda terima kalau memang surat itu dikirimkan ke kami, buktinya saya sebagai lurah tidak pernah menerima surat itu. Sekda jangan asal ngomong surat sudah dikirimkan,” tegas dia, seraya mewanti-wanti identitasnya tak dikorankan, Rabu (20/5). Lurah tersebut juga mengaku tidak pernah tertarik dengan pernyataan sekda yang akan menggelar lomba PNS teladan tingkat kota. Justru pernyataan tersbeut dianggap sebagai bumerang bagi sekda. Menjadi pertanyaan besar, apa alasan sekda ingin membuat lomba PNS tersendiri. “Lalu lomba kemarin itu digelar tingkat apa?” tanya dia. Namun, versi lain yang memperkuat pernyataan sekda diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi. Pria jangkung ini menyatakan, sosialisai perlombaan PNS Teladan sudah diterima dalam bentuk surat dari BK Diklat. Hal itu ia sampaikan ke seluruh pegawainya. Namun karena parameter yang ditetapkan cukup banyak, sehingga dirinya kesulitan untuk mengajukan nama-nama pegawai di lingkup SKPD yang dipimpinnya. Sehingga dirinya tidak mengusulkan satu nama pun. “Sebenarnya sosialisasi masif melalui surat sudah dilakukan, tapi sayangnya sosialisasi langsung tidak dilakukan, padahal ini penting. Dari pertemuan itu, kita bisa mengukur parameternyam ini yang tidak dilakukan BK Diklat,” terangnya. Di samping itu, diperlukan juga transparansi berapa jumlah pegawai yang mendaftar dan parameter yang dijadikan penilaian. “Saya sudah baca parameternya sangat ideal, saya kasihan karena terlalu berat parameternya, maka dari itu saya tidak ajukan,” ujarnya. Hal ini menjadi cermin untuk pelaksanaan pemilihan pegawai teladan di tahun mendatang. Secara prinsip Agus mendukung adanya pemilihan PNS Teladan digelar. Hal ini berfungsi untuk memotivasi kinerja para PNS untuk berprestasi. Akan tetapi mekanisme yang dilakukan dalam pemilihan tersebut harus diperbaiki lagi agar lebih memiliki prestise. “Baiknya penilaian selain dari unusr pemerintahan juga melibatkan dari unsur akademisi dan profesional. Bahkan kalau perlu suruh pegawai tersebut ekspose presentasi soal pekerjaanya di hadapan para penilai,” tuturnya. Dengan demikian, bisa menjaring PNS yang benar-benar dianggap teladan.Di samping itu, Agus menyampaikan penting reward yang setara dengan predikat PNS Teladan. Reward yang diberikan tidak usah berupa materi. Misal, reward yang diberikan berupa beasiswa pendidikan dan promosi jabatan. “Ini akan lebih baik, untuk meningkatkan kualitas. Sebab menjadi PNS teladan itu berat, maka dari itu supaya lebih berkembang dia juga harus punya pendidikan yang bagus dan karirnya bisa meningkat. “Buat apa ada PNS teladan hanya sebutan saja, kalau dia kemudian tidak berkembang karirnya,” katanya. Masalah ini, kata Agus, menjadi bahan evaluasi bagi BK Diklat dalam meggelar pemilihan PNS teladan di tahun mendatang. (abd/jml)