Sembilan Srikandi Seleksi Calon Komisioner KPK

JAKARTA- Kiprah sembilan srikandi yang telah dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggawangi Panitia Seleksi (Pansel) Komisoner KPK, ditunggu. Di tangan merekalah sejumlah nama calon pimpinan KPK mendatang diseleksi dan dipilih untuk kemudian diserahkan ke presiden.” “Saya berharap Panitia Seleksi KPK bisa segera bekerja,” tegas Presiden Jokowi dalam pernyataan pers yang diterima kemarin (21/5). Dia menyatakan, pilihannya kepada sembilan sosok anggota pansel didasari atas komitmen, bahwa KPK harus menjadi lembaga negara yang berwibawa. Lembaga yang berperan ikut menjaga kewibawaan lembaga lain melalui pemerintahan yang bersih. “Saya (telah) bekerja keras membentuk panitia seleksi komisioner KPK ini,” imbuhnya. Nama-nama anggota pansel pilihan presiden itu adalah ekonom Destry Damayanti yang ditunjuk sebagai ketua sekaligus anggota. Lalu, berturut-turut pakar hukum tata negara Enny Nurbaningsih, pakar hukum pidana dan HAM Harkrituti Haskrisnowo, ahli IT dan manajemen Betti S Alisjabana, pakar hukum pidana ekonomi Yenti Garnasih, dan psikolog Supra Wimbarti. Kemudian ahli tata kelola pemerintahan Natalia Subagyo, ahli hukum Diani Sadiawati, dan sosiolog Meuthia Ganie Rochman. Mensesneg Pratikno mengungkapkan kalau sembilan nama itu diharapkan sudah mulai bisa bekerja sekitar minggu depan. Yaitu, pasca mereka bertemu dengan presiden untuk mendapat penegasan semangat Jokowi dalam pembentukan KPK kedepan. “Mereka baru sebatas ditanya kesediaannya. Dan, setelah dipanggil nanti, semua sudah bisa mulai bekerja secepatnya,” kata Pratikno. Lima pimpinan KPK saat ini akan habis masa tugasnya pada Desember 2015 nanti. Sesuai ketentuan, tahapan rekrutmen pimpinan KPK memang didahului dengan pembentukan pansel oleh pemerintah. Hasil seleksi dari emerintah itu lah yang nanti akan menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ujungnya adalah penetapan presiden. Seluruh tahapan itu membutuhkan waktu sekitar tujuh bulan. Artinya, proses akan tuntas berbarengan dengan selesainya masa tugas para pimpinan KPK pada Desember 2015 nanti. Pratikno menambahkan, Pansel KPK nanti diharapkan bukan semata-mata memilih orang untuk mengisi jabatan di lembaga antirasuah. “Namun, yang juga menjadi bagian penting KPK membawa KPK jadi lembaga yang berwibawa,” ingatnya. Lebih dari itu, tambah mantan rektor UGM tersebut, nama-nama yang diajukan ke DPR nantinya juga nama nama yang bisa membawa KPK mampu bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan. “Ini penting, upaya kita untuk mencegah korupsi itu harus komprehensif,” tandasnya. Dari pihak KPK, sejumlah pimpinan mengapresiasi keputusan Jokowi menunjuk anggota pansel dari beragam profesi. Pimpinan KPK Johan Budi diantaranya menegaskan, anggota tim pansel yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan diharapkan akan menghasilkan pilihan pimpinan KPK yang lebih handal. Tak hanya pimpinan yang mengerti hukum namun juga paham terhadap berabgai masalah. Misalnya yang terpenting persoalan manajerial dan penguasaan teknologi. “Saya melihat orang-orang yang ahli terhadap itu ada dalam pansel. Bahkan ada anggota pansel yang memiliki latar belakang psikologi,” jelasnya. Johan melihat pemilihan pimpinan KPK saat ini krusial karena menentukan nasib lembaga itu kedepannya. Hiruk-pikuk yang terjadi di tubuh KPK di akhir periode pimpinan jilid tiga ini menurut dia harus menjadi pembelajaran bersama. Oleh karena itu, seleksi pimpinan KPK periode depan sangat menentukan. Johan menyebut akan banyak kepentingan politik yang ingin berperan dalam pemilihan pimpinan KPK. “Jadi dibutuhkan pansel yang kapabel, kredibel dan steril dari kepentingan politik tertentu,” ujarnya. Anggota pansel yang telah terpilih juga diharapkan bebas dari campur tangan atau titipan pihak mana pun. Johan menilai kriteria itu ada pada sosok anggota pansel terpilih. “Saya tak melihat laki-laki atau perempuan. Namun menurut saya anggota pansel ini kredibel, punya integritas, dan tak terafiliasi dengan parpol tertentu,” ujarnya. Johan mewakili instansinya berharap pansel memberikan declare terhadap pimpinan KPK yang terpiih nantinya. Hal itu perlu agar tidak terjadi lagi kriminalisasi, seperti yang terjadi pada pimpinan KPK jilid tiga. “Ini penting, agar nanti setelah terpilih pimpinan tak dilaporkan atas kasus-kasus hukum yang terjadi sebelum mere­ka masuk KPK,” jelas Johan. Upaya itu perlu dilakukan pansel dengan menelusuri rekam jejak lebih dalam. Tak hanya lewat KPK dan PPATK. Melainkan penelusuran rekam jejak lewat Kejaksaan dan Polri. “Ya nanti harus ada semacam surat keterangan kelakuan baik. Kalau sudah seperti itu kan mereka bisa dianggap steril,” urainya. Johan sendiri belum memutus­kan apakah dirinya akan mengikuti seleksi pimpinan KPK jilid empat. Dia mengaku masih perlu diskusi dengan keluarga. “Saya juga harus mengukur diri, apakah saya memenuhi syarat atau tidak,” katanya. Komisioner KPK lainnya, Indriyanto Seno Adji berharap pansel yang sudah terpilih saat ini bisa bekerja dengan penuh integritas, independen dan tak terpengaruh kepentingan apapun. Dia sendiri tak mau menjawab apakah akan ikut maju dalam seleksi capim atau tidak. Terpisah, mantan komisioner KPK Busyro Muqodas berharap pemilihan anggota pansel yang semuanya perempuan bukan semata soal selera dan persepsi gender yang berlebihan. “Semoga pemilihan ini bukan faktor gender (sematara). Saya berharap presiden sudah memperhitungkan kapasitas, track record dan independsi anggota pansel,” jelasnya. Busyro memberikan saran agar anggota pansel segera merumuskan konsep penjaringan calon pimpinan. “Saat ini korupsi di Indonesia itu ibaratnya kanker ganas. Jadi, pansel harus ekstra hati-hati,” katanya. Busyro berharap pansel melibatkan jejaring sosial yang selama ini menjadi aktivis anti korupsi dalam menelusuri rekam jejak para calon. Yang tak kalah penting, pansel juga harus siap mental menghadapi intervensi dan godaan uang. “Jangan pertaruhkan KPK dengan kompromi dan sikap permisif,” katanya. Dia sendiri menyerahkan sepenuhnya nasibnya pada keputusan pansel. Seperti diketahui, Busyo dan Robby Arya Brata sempat terpilih dalam seleksi pimpinan KPK untuk mengisi satu kursi kosong. Namun keduanya belum sempat terpilih untuk mengisi kursi kosong itu. Komisi III menjanjikan mengikut sertakan Busyro dan Robby dalam seleksi bersama-sama empat calon pimpinan KPK lainnya. “Logikannya saya dan Pak Robby tidak ikut tes lagi. Tapi ya terserah, kan ini terkait proses politik,” ujarnya. Anggota Pansel KPK H. Yenti Ganarsih menuturkan, karakter yang diperlukan untuk pimpinan KPK itu salah satunya adalah ketegasan. Namun, tidak asal dalam memberantas korupsi. Dalam menangani perkara harus ada bukti yang benar-benar kuat, sehingga tidak terbantahkan. “Itulah yang diperlukan untuk pimpinan KPK,” ujarnya. Yenti menambahkan, pimpinan KPK kedepan juga harus memiliki komunikasi yang baik untuk membangun hubungan kelembagaan. Hal itu perlu untuk mensinergikan tugas dan fungsi antar penegak hukum. “Perlu karakter yang bisa bekerjasama,” tegasnya. Soal terpilih menjadi pansel, dia mengaku cukup kaget. Mengingat baru sehari diberitahu akan didaftarkan menjadi anggota pansel KPK. “Tapi, apapun itu saya akan berupaya mencari pimpinan KPK yang lebih baik,” paparnya. Anggota pansel lainnya, Harkristuti Harkrisnowo enggan banyak bicara. Perempuan yang sudah tiga kali menjadi anggota pansel KPK itu mengaku belum bertemu dengan sembilan orang lainnya. “Kalau berdasarkan pengalaman saya. Biasanya akan ditunjuk juru bicara untuk memberikan penjelasan satu pintu ke media,” ujarnya. Mantan Dirjen Hak Asasi Manusia itu mengaku siap mengemban amanah itu. (dyn/gun/idr/aph/bay)