KEJAKSAN – Transparansi sepertinya tidak berlaku bagi Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Masing-masing pejabat terkait, terkesan saling lempar saat diminta menjelaskan praktik jual beli soal ulangan akhir semester, dan besaranya. Buktinya, sikap melawan yang ditunjukkan para kepala UPTD disdik dengan tutup mulut, berkaitan dengan pembelian soal yang dilakukan sekolah kepada disdik, tampaknya tidak membuat Kadisdik Drs Anwar Sanusi MSi gusar. Kamis (21/12) di sela-sela menghadiri hari Ibu ke-83, di Hotel Prima, ia tidak mau banyak berkomentar. Saat ditanya aksi bandel yang dilakukan anak buahnya, Anwar hanya bisa tersenyum, dan tidak bersedia memberikan jawaban atas bungkamnya kepala UPTD. “Iya gitu,” ujarnya singkat sambil tersenyum. Bahkan Anwar mengalihkan pembicaraan, yang menganggap pemberitaan muncul akhir-akhir ini ke disdik dipelintir. Dirinya meluruskan istilah yang sebenarnya adalah ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas. Namun yang muncul saat ini UAS dianggap sebagai ujian, padahal hanya ulangan. Tapi ketika disinggung mengenai rincian besar biaya untuk pembelian soal yang dilakukan sekolah ke disdik, pria berkacamata ini buru-buru ngacir. “Sebentar ya,” ujarnya sambil ngeloyor. Sementara, seorang kepala sekolah SD saat dikonfirmasi enggan membeberkan rincian biaya yang dikeluarkan sekolah untuk membeli soal ke disdik. Termasuk sumber pembiayaan apakah dari dana BOS atau bukan. “Gak ah, jangan saya,” katanya seraya meminta namanya enggan dikorankan. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi meminta kepada disdik tidak lagi menjual soal-soal ulangan ke sekolah-sekolah. Karena berpotensi memicu persoalan di kemudian hari. Sebab tidak menutup kemungkinan apabila sekolah menarik biaya ke siswa, justru orang tua siswa merasa terbebani. Menurut Edi, jika memungkinkan dari dana BOS, bisa saja digunakan. Hanya apabila tidak diperbolehkan bisa saja dianggarkan melalui RAPBD tahun 2012. Karena untuk pengalokasian anggaran itu masih memungkinkan, mengingat RAPBD 2012 masih dalam tahap pembahasan finalisasi akhir. “Kalau hanya Rp385 juta, saya yakin bisa dianggarkan,” ungkapnya. Ketua DPC PDIP Kota Cirebon meminta ke depan tidak ada lagi jual beli soal ke sekolah-sekolah. Kemudian disdik mesti mengalokasikan anggaran pengadaan soal-soal. Dirinya bahkan mempertanyakan sikap disdik selama ini yang tidak memasukkan pengadaan soal ulangan umum semester dalam anggaran disdik. Sehingga perlu dipertanyakan ada apa sesungguhnya dengan disdik Kota Cirebon. Terpisah, Ketua Forum Pembela Kebenaran, Andre Herdianto mendesak kepada disdik untuk meninjau ulang pencetakan soal-soal ujian. Hal ini terbukti dengan munculnya kesalahan soal yang sempat terjadi. Akibatnya siswa mesti ujian ulang. Tidak hanya itu, Andre juga mempertanyakan langkah disdik dengan penunjukan langsung (juksung) dan tidak melalui proses tender. Padahal, dikalkulasi ternyata untuk pembelian soal tingkat SD saja angkanya mencapai Rp386 juta. Angka itu tentunya tidak kecil. Belum lagi ulangan kenaikan kelas juga membeli soal. Sehingga dapat dikalkulasi dalam setahun disdik bisa meraup penjualan soal ke sekolah hingga Rp772 juta. “Penjualan soal ke sekolah-sekolah, disdik harus dipidana karena membodohi masyarakat. Buat apa ada ulangan atau ujian kalau ujung-ujungnya dibungkus dengan pembodohan ke masyarakat,” tandasnya. Pria berkacamata ini bahkan mendesak disdik tidak mengulangi perbuatan serupa. Pembuatan soal lebih baik diserahkan ke masing-masing sekolah. Karena sekolah memiliki standarisasi masing-masing atas prestasi akademik siswanya. Buktinya sekolah Al Azhar, soalnya membuat sendiri dengan di-drop langsung dari Al Azhar Jakarta. Begitu juga sekolah lainnya bisa membuat soal sendiri tanpa harus membeli ke disdik. “Disdik harus memberikan keteladanan ke sekolah-sekolah, serahkan sepenuhnya pelaksanaan ujian semester dan ulangan umum ke sekolah. Disdik cukup membuat kalender akademik,” pungkasnya. (abd)
Kategori :