Indikasi tanpa Wawali Menguat

Panlih DPRD Diminta Bertanggung Jawab CIREBON - Indikasi Walikota Cirebon Drs H Nasrudin Azis SH enggan memiliki wakil semakin menguat. Hal itu mulai dirasakan oleh panitia pemilihan di lingkungan DPRD Kota Cirebon. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin SH mensinyalir, lambatnya proses pemilihan wawali disengaja oleh walikota. Apalagi, jabatan walikota tinggal dua tahun setengah. “Dengan mengulur-ulur waktu proses pemilihan sejak tiga bulan walikota dilantik, menjadi terkesan sengaja dibuat deadlock. Artinya, tidak ada niatan baik dari walikota untuk mencari wakil. Jelas ada indikasi bahwa walikota ingin berjalan sendiri tanpa menggunakan wakil,” ujar Cicip kepada Radar, Jumat (26/6). Selain itu, dia menilai, tidak ada keseriusan dan usaha ke­ras dari walikota untuk melo­bi dan mendekati parpol pengu­sung seperti Golkar dan PPP. Padahal, semua proses tahapan pemilihan wawali telah dibentuk, mulai dari perubahan tatib, pembentukan pansus dan panitia pemilihan. “Tapi, nyatanya semua itu tidak dapat berjalan mulus,” ucapnya. Lambatnya proses pemilihan ini, kata Cicip, yang dirugikan masyarakat Kota Cirebon. Sebab, mereka dibuat bingung dengan kondisi seperti ini. Tidak hanya itu, proses pembangunan di Kota Cirebon secara tidak langsung ikut terganggu. “Pasti ada efeknya, tingkat kepercayaaan masyarakat pun terhadap pemerintah daerah akan berkurang. Harusnya hal seperti ini dapat dicegah oleh pemerintah kota dengan mempercepat proses pemilihan,” tukasnya. Sementara anggota Fraksi Par­­tai Demo­­k­rat H Yuliarso BAE mem­­­ban­­tah sinyalemen itu. Menurutnya, tidak ada kehendak dari walikota untuk sengaja membuat proses pemilihan wawali deadlock. Mengenai masalah dua calon wawali, dirinya tidak intervensi dalam hal itu. Tapi, persoalan tersebut sudah menjadi ranah partai pengusung, karena mereka mempunyai hak. “Lambatnya proses pemilihan juga karena bahasa UU tidak tegas dan tidak tajam. Sehingga, proses pemilihan menggantung seperti ini. Wajar ketika muncul bahasa sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tapi, pada intinya kami menginginkan ada wakil,” jelasnya. PANLIH WAWALI MELEMPEM Terpisah, Ketua Indonesia Bersama Ano-Azis Sukses (Ibas) Kota Cirebon, Siswanto menganggap panitia pemilihan yang dibentuk DPRD tidak punya ketegasan. Dia pun menyalahkan Partai Golkar yang dianggapnya punya peran besar menghambat proses pemilihan wawali. “DPRD sudah menyalahi aturan tata tertib yang sudah dibuatnya sendiri. Jika Edi itu memang benar-benar tegas, pada saat batas akhir penyerahan berkas bakal calon wakil walikota, Edi bisa mencoret nama Toto Sunanto sebagai bakal calon. Mengingat berkas kelengkapan dokumen pencalonan dokumen Toto itu belum lengkap,” ujar Siswanto kepada Radar, Jumat (26/6). Dia mengatakan, dengan proses pemilihan wakil walikota yang masih ngambang seperti ini, Ketua Panlih sekaligus Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno harus bertanggung jawab dan segera menentukan batas waktu untuk menetapkan dua calon wakil walikota agar tidak berlarut-larut. Sebab, saat panlih dibentuk, rencana pemilihan wawali akan digelar pada tanggal 24 Juni, sayangnya gagal. “Waktu itu, panlih dengan tegas mengingatkan berkas kelengkapan harus segera dikumpulkan satu minggu setelah penyerahan dua nama. Tetapi ada berkas salah satu calon belum lengkap, kenapa panlih tidak mencoret calon tersebut?” jelasnya. Menurutnya, kelengkapan berkas dua nama yang diusulkan oleh Walikota Cirebon Nasrudin Azis, yakni Ketua DPD Golkar Toto Sunanto dan Eti Herawati atau yang akrab disapa Eeng Charli, Edi Suripno sebagai ketua panlih, tidak bisa bersikap tegas dan ada kesan bermain mata. “Sebagai masyarakat awam merasa dibingungkan dengan lembaga terhormat. Meski demikian, kami tidak menuduh panlih main mata, melalui paripurna dan pansus. Yang jelas, kami mendesak panlih untuk menetapkan batas waktu calon wakil walikota, apalagi sampai tidak ada batas waktu. Panlih harus menentukan sikap. Secara tegas memberikan keputusan sebelum Lebaran,” tegasnya. (sam)