Yanuar Terkejut Pembuatan KTP di Manis Lor

KUNINGAN – Mendengar kesulitan pembuatan KTP di Desa Manis Lor Kecamatan Jalaksana, salah seorang anggota DPR RI, H Yanuar Prihatin MSi terperangah. Dia merasa terkejut lantaran kepemilikan identitas berupa KTP merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. “Jika mereka WNI, ya harus punya identitas berupa KTP. Apapun golongannya, agamanya ataupun latarbelakangnya, WNI itu wajib punya KTP,” tandas politisi PKB yang kebetulan memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Gedung GOW Kuningan, Jumat (10/7). Kendala dalam pengisian kolom agama pada KTP tersebut, menurut dia harus mengacu pada agama-agama yang ada di Indonesia. Namun dalam kenyataan, aliran kepercayaan justru lebih banyak di Indonesia. Persoalan Ahmadiyah ini, diakui Yanuar, belum selesai di tingkat kementerian dalam negeri. “Yang saya tahu, Ahmadiyah itu bukan agama. Kalau kitab mereka Alquran, apapun versinya, sepanjang disebut Islam, ya Islam. Ahmadiyah mungkin hanya sekadar sekte atau kelompok saja dalam Islam,” ucapnya. Jika ternyata Ahmadiyah masih bagian dari Islam, kolom agama di KTP mereka dapat diisi dengan Islam. Namun demikian, fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah sesat memerlukan diskusi berbagai pihak. “Jika diperlukan harus ada diskusi antara Kemendagri dengan Ahmadiyah dan perwakilan Islam yakni MUI. Mereka harus duduk bareng dalam memusyawarahkan hal itu. Fokuskan saja pada KTP, bukan pada keyakinannya. Cari jalan terbaik. Yang jelas mereka harus punya identitas,” imbau wakil rakyat asal Dapil Jabar X itu. Komisi II DPR RI, imbuh dia, terus mendorong Kemendagri untuk bisa segera menyelesaikan masalah itu. Sebab kebijakan ada di tingkat pusat, sementara daerah tinggal mengeksekusi. KTP harus dikeluarkan karena merupakan hak warga negara. “Mereka (Warga Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI, red) bukan penduduk asing melainkan orang Indonesia yang kebetulan berbeda paham,” tandasnya. Sementara, sosialisasi empat pilar kebangsaan yang digelar di Gedung GOW Kuningan tersebut dihadiri ratusan warga NU dan kader PKB. Sosialisasi tersebut merupakan kelanjutan dari sejumlah kegiatan yang pernah dilaksanakan, hanya saja dengan audiens yang berbeda. “Sosialiasi empat pilar kebangsaan ini sudah biasa, jadi kita hanya sekadar mengingatkan. Tadi kita putar film dokumenter yang mengangkat Bung Karno. Beliau presiden pertama, tokoh nasionalis. Tapi jangan diartikan sempit. Nasionalis itu tidak berarti memusuhi agama,” tuturnya. Hubungan antara Bung Karno dengan para kiai NU, menurut Yanuar, sangat dekat. Bahkan Indonesia tidak akan merdeka tanpa peran kiai dan santri saat itu. Menteri Agama pertama saat Indonesia merdeka diduduki oleh tokoh NU, Wahid Hasyim, ayah Gusdur. (ded/opl)