Lelang Gedung Setda Tiga Paket Sekaligus

Sudah 20 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan KEJAKSAN - Rencana pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon makin mendekati kenyataan. Setelah disepakati anggaran yang disediakan, tahap selanjutnya lelang. Untuk gedung setda, ada tiga paket lelang yang akan diumumkan. Ketiganya dapat dilelang sekaligus. Hanya saja, DPUPESDM meminta lelang Manajemen Konstruksi (MK) diutamakan dibandingkan dua lelang lainnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) Kota Cirebon, Ir H Yoyon Indrayana MT mengatakan, dokumen lelang sudah dipersiapkan. Meskipun demikian, harus menunggu angka masuk dalam APBD Perubahan. “Kemarin sudah paripurna dan ditetapkan. Juga telah ada kesepakatan dengan dewan tentang jumlah total anggaran,” terangnya kepada Radar, Minggu (12/7). Tahap selanjutnya, masuk lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Cirebon. Untuk tahapan lelang, lanjutnya, dapat dilakukan secara bersamaan. Baik untuk MK, konstruksi maupun pengawasan. Namun, Yoyon Indrayana meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Cirebon untuk mengutamakan lelang MK dengan jeda waktu antara dua sampai tiga bulan. “MK dulu dilelangkan, baru konstruksi dan pengawasan. Pasalnya, setelah ada pemenang MK, mereka yang mempersiapkan dokumen lelang konstruksi. DPUPESDM mewakili Pemerintah Kota Cirebon hanya sebagai pemilik dan memantau setiap perkembangan yang ada,” ungkapnya. Ke depan, Pemkot Cirebon hanya sebagai fasilitator dalam setiap penyelenggaraan lelang. Pentingnya MK, tukas Yoyon, berperan seperti konsultan. Mulai dari perencanaan sampai pembangunan selesai. Bahkan, tugas MK sampai kunci diserahkan kepada Pemkot Cirebon. Untuk pembangunan di Kota Cirebon, dalam sejarahnya belum pernah ada yang melakukan kerjasama dengan MK. Padahal, ujar alumni S-2 UGM itu, manajemen konstruksi wajib ada sebagai pelaksana konstruksi sekaligus konsultan. “Mereka memiliki tenaga ahli dan kemampuan teknis. Dalam proyek besar ada tiga pihak. Yakni kontraktor, MK dan pengawas. Itu satu kesatuan yang harus ada,” paparnya. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Cirebon Iing Daiman SIP MSi mengatakan, ekspos dan kesepakatan dengan dewan telah terjalin. Pembangunan gedung setda dalam rangka kebutuhan ruang yang terintegrasi. Terlebih, kondisi gedung setda tidak pernah tersentuh perbaikan hingga lebih dari 20 tahun. “Banyak yang tidak layak pakai. Tetapi masih tetap dipaksakan. Seringkali saat hujan atap bocor dan merusak dokumen kerja para pegawai di setda. Ini jelas mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ulasnya. Langkah konsultasi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum telah dilakukan. Hasilnya, mereka memberikan persetujuan secara tertulis. Berdasarkan Detail Engineering Design (DED) yang telah dibuat DPUPESDM, total angggaran yang dibutuhkan mencapai Rp92,1 miliar dari anggaran semula Rp80 miliar. Nilai tersebut, lanjut Iing Daiman, untuk tiga unsur lelang. Yakni MK, konstruksi dan pengawasan. Nilai konstruksi semula dari Rp80 miliar naik menjadi Rp89 miliar. Lelang MK dengan anggaran Rp1,75 miliar dan pengawasan bernilai Rp1,35 miliar. “Ketiganya akan dilelang sekaligus. Tahun ini kami upayakan sudah berproses lelang,” tukasnya. Lelang tersebut, ujarnya, termasuk lelang umum melalui LPSE untuk jenis pekerjaan non komplek. Untuk anggaran Rp20 miliar yang telah dimasukan dalam APBD murni tahun 2015 ini, akan direlokasi ke program kegiatan lain. Pembangunan gedung setda, kata Iing, akan dimulai tahun 2016 sampai 2017 dengan sistem multiyears. “Itu waktu yang sangat cukup,” jelasnya. Gedung setda akan dibangun 8 lantai. Seluruh bagian di setda akan terintegrasi. Bisa jadi pula SKPD lain masuk di dalamnya sesuai kebijakan nanti. (ysf)