Aiiih, Dewan Ngaku Kecolongan soal PPDB

  Sekolah Over Kuota, Disdik Ajukan Anggaran Rp18 Miliar ke Pemprov Jabar untuk Beli Mebeler CIREBON- Percaya gak sih? Komisi C DPRD Kota Cirebon mengaku kecolongan dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Para wakil rakyat pun kaget karena banyak sekolah over kuota. “Jujur saya dan komisi C merasa kecolongan, karena proses PPDB lepas dari pantauan kami. Akibatnya terjadi over kuota di setiap sekolah,” ujar Ketua Komisi C H Sumardi kepada Radar, Selasa (28/7). Dia mengaku, tidak dapat berbuat apa-apa ketika kondisinya sudah seperti ini. Sebab, banyak pemain dalam PPDB. Komisi C yang membidangi pendidikan justru ditinggalkan dan tak diberikan porsi sebagaimana mestinya. “Dulu itu, saya tahu siapa saja orang-orangnya. Tapi, sekarang saya tidak tahu siapa pemainnya. Tapi, mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Ketika sudah seperti ini, yang harus dibenahi rombelnya,” terangnya. Menurutnya, jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan proses belajar mengajar akan dibagi menjadi dua sift yakni sekolah pagi dan siang. Adanya perwali untuk mengatur PPDB juga dinilai kurang. Sebab, apa yang sudah diatur di dalam perwali tetap saja tidak dapat membendung jumlah siswa. “Meski menyalahi perwali. Tetap saja kita tidak bisa memberikan sanksi karena itu bukan ranah kami. Saya hanya mengingkatkan ke depan disdik harus mengambil sikap tegas dalam membenahi rombelnya,” paparnya. Terjadinya over kuota, kata politisi PAN itu, sebetulnya biwsa dibendung dengan peraturan daerah tentang pembatasan PPDB. Rencananya, ke depan komisi C akan membuat perda itu. Artinya, ketika melanggar isi dari perda tersebut bisa dikenakan sanksi. “Penegakan perda itu kan ada leading sektornya. Nah, kalau melanggar Satpol PP akan begerak. Kalau masih sebatas perwali, tidak ada sanksi tegas. Di dalam raperda pembatasan kuota PPDB itu juga akan ada perbedaan dalam pembiayaan bagi orang kaya dan miskin,” tandasnya. AJUKAN DANA 18 MILIAR Sementara itu, over kuota ini bisa menjadi ajang proyek bagi pemerintah daerah. Disdik bisa mengajukan dana untuk pengadaan mebeler. Ketua PPDB Kota Cirebon, Abdul Haris, mengakui PPDB di Kota Cirebon setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk mengantisipasi itu, jauh-jauh hari sebelumnya pihaknya telah mengajukan plafon anggaran Rp10,5 miliar untuk SMA dan SMK. Sedangkan untuk SMP Rp7,8 miliar. “Jadi kalau ditotal anggaran tersebut sekitar Rp18 miliar lebih. Anggaran tersebut didapat dari pagu anggaran pemerintah provinsi yang sudah kita ajukan sejak tahun kemarin. Kalau dari APBD tidak ada anggarannya dan tidak mungkin bisa di-cover. Karena di APBD kita hanya mengajukan Rp600 juta,” ujar Haris kepada Radar, Selasa (28/7). Menurutnya, anggaran Rp18 miliar diperuntukkan untuk lelang mebeler seperti kursi dan meja sebagai penunjang belajar siswa di setiap sekolah. Bahkan, untuk saat ini sudah ada yang mengajukan lelang mebeler. “Dana Rp18 miliar itu bukan untuk bangunan konstruksi. Tapi, untuk pengadaan mebeler,” ungkapnya. (sam)