Kemarau, Pemerintah Diminta Tanggap

DPD: Jangan Sampai Daerah Rugi Besar JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tanggap mengatasi persoalan kekeringan dan kemarau panjang. Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) diharapkan membuat langkah-langkah taktis untuk mengatasi masalah ini. ”Jangan sampai daerah mengalami kerugian yang besar, akibat terlambat mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya,” ujar Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (7/8). Menurutnya, pemerintah memiliki dana cadangan penanggulangan bencana yang bersifat on call dalam APBN. ”Bisa digunakan jika sewaktu-waktu bencana kekeringan dan kemarau panjang memiliki efek dan pengaruh yang bersifat masif,” tegas Farouk. Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) memprediksi, dari Juli hingga November 2015, kondisi iklim di wilayah Indonesia yang berada di bagian selatan khatulistiwa tengah dipengaruhi oleh El Nino Moderate. Bahkan, diprediksi sekitar November 2015, El Nino akan semakin kuat pengaruhnya. Kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan akan semakin berkurang, bahkan kemungkinan awal musim penghujan 2015/2016 di beberapa wilayah mengalami mundur. Farouk menambahkan, DPD mendesak agar kepala daerah bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera meningkatkan koordinasi. Untuk mengatasi dampak kekeringan yang sudah mulai terjadi, dan mengantisipasi musim kemarau yang panjang. ”Ini terutama daerah yang saat ini sudah mengalami kekeringan antara lain Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” tukasnya. Selain itu, DPD akan terus memantau kesiapan daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan dan kemarau panjang. Lantaran, kekeringan kali ini telah memberikan dampak yang luar biasa, baik di sektor pertanian maupun sumber daya air bagi masyarakat. ”Karenanya, perlu usaha mitigasi yang maksimal dari semua pihak untuk menanggulangi bencan kekeringan ini,” kata senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. Diprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau yang berkepanjangan. Bahkan saat ini saja, data dari BNPB hingga akhir juli 2015, kemarau panjang telah mengakibatkan, 16 provinsi, 102 kabupaten dan kota, 721 kecamatan, tengah mengalami kekeringan. Sebelumnya, sekitar 3,3 juta hektare (ha) lahan pertanian di Indonesia masuk dalam kawasan rawan kekeringan. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai upaya antisipasi antara lain membangun irigasi, embung (kolam air), sumur dangkal, dan memberi bantuan alat mesin pertanian untuk mempercepat tanam. Untuk embung sendiri, Kementan akan membangun sebanyak 1.000 unit. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, di Indonesia terdapat lahan pertanian tadah hujan seluas 3,3 juta ha yang merupakan daerah endemis kekeringan dari total 8,61 juta ha. Untuk pembangunan embung, sumur dalam, dan dangkal di lahan tadah hujan tersebut di daerah endemis kekeringan di seluruh Indonesia, pihaknya sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 2,2 triliun. “Anggaran itu dari dua sumber yakni, diambil langsung dari Kementerian Pertanian dan dana alokasi khusus (DAK),” jelasnya usai mengunjungi beberapa wilayah di Jawa Tengah seperti Boyolali, Temanggung, Ungaran, Klaten, dan sebagainya belum lama ini. (fdi)