Edi Nugraha Mengaku Siap Pimpin Disdikpora KUNINGAN- Semakin dekat waktu mutasi, kian kencang kritikan ke Baperjakat. Salah satunya datang dari Kabag Humas DPRD Kabupaten Kuningan, Edi Nugraha SH MSi. Edi tak sungkan menuding Baperjakat belum melaksanakan amanat reformasi terutama berkaitan dengan pembinaan pegawai pascamutasi dan penempatan pejabat sesuai latar belakang pendidikannya. Bahkan ada pejabat yang menduduki posisi kasubag tidak memiliki gelar akademik. “Selama ini yang saya amati dan rasakan, pejabat yang terkena mutasi dan menduduki kursi atau jabatan baru tidak pernah mendapatkan pembinaan lanjutan dari Baperjakat. Seharusnya pejabat baru itu mendapat pembinaan dari Baperjakat. Ini menunjukkan kalau Baperjakat tak peduli terhadap reformasi birokrasi seperti yang sudah diamanatkan. Mumpung belum terlambat, sebaiknya Baperjakat mengambil langkah pembinaan terhadap pejabat yang dimutasinya,” tegas Edi kepada Radar, kemarin (9/1). Edi juga menganggap jika Baperjakat selama ini ragu-ragu dalam mengambil kebijakan. Dampaknya, banyak kalangan birokrat di Kabupaten Kuningan, terutama yang golongan dan pangkatnya sudah memenuhi syarat naik jabatan. “Saya menganggap Baperjakat selalu ragu-ragu mengambil keputusan. Ini berdampak terhadap pejabat di lingkup Pemkab Kuningan. Banyak yang memenuhi syarat naik, tapi akhirnya tidak dibawa dalam mutasi. Pembenahan mutlak diperlukan dalam Baperjakat,” sebut pejabat yang selama ini mengaku dirinya reformis sejati tersebut. Dalam setiap mutasi, lanjut Edi, Baperjakat harus memperhatikan senioritas, kepangkatan, kapabilitas serta integritas. Jika dalam pelaksanaan mutasi tahapan ini tidak ditempuh, maka hasilnya tentu tidak akan sesuai dengan harapan birokrat itu sendiri. “Sudah saatnya Baperjakat menerapkan reformasi birokrasi, agar memenuhi rasa keadilan. Jangan selalu ragu dalam setiap pengambilan keputusan. Baperjakat harus tegas, karena ini menyangkut masa depan Kuningan sendiri,” paparnya lagi. Dia menambahkan, kritikan terhadap Baperjakat dilakukan agar lembaga tersebut benar-benar valid dalam mengambil keputusan. Tidak terkesan ragu-ragu. “Semua yang saya lakukan ini demi kemajuan Kuningan. Saya tidak pernah menyinggung nama atau orang dalam mengkritik. Kalau soal pejabat yang tidak memiliki gelar akademik namun memegang jabatan, itu banyak. Silakan dicek ke beberapa instansi,” tukasnya. Pria berkacamata itu kembali menyarankan Baperjakat untuk meninjau keberadaan camat non IPDN (sekarang STPDN). Banyak camat non IPDN sementara lulusan STPDN malah hanya memegang jabatan sekretaris kecamatan atau sekmat dan mantri polisi (MP). “Padahal secara kemampuan akademik, mereka yang lulusan STPDN layak menempati posisi camat. Tapi entah mengapa kebanyakan mereka hanya menduduki jabatan sekmat dan MP. Ini yang harus dibenahi oleh Baperjakat,” saran dia. Saat ditanya apakah dirinya siap jika dipromosikan menjadai pejabat eselon dua atau kepala dinas, Edi mengaku siap. Bahkan dirinya menyatakan kesiapannya jika ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Alasannya, dia pernah mengabdi di dinas tersebut selama puluhan tahun. “Saya yakin dengan kemampuan saya. Makanya kalau ditempatkan sebagai Kadisdipora, tentu saya sangat siap. Apalagi saya pernah berada di lingkungan pendidikan sebagai kepala UPTD Hantara dan Japara. Pokoknya saya akan mengamankan apa pun kebijakan pemkab jika menempati Kadisdikpora,” tandas Edi. Selanjutnya, terkait jabatan sekretaris dinas (sekdis) Disdikpora, Edi mendukung Drs Agus Sadeli sebagai kandidat sekdis. Sebab dirinya pernah satu dinas dengan Agus. “Saya sangat mengenal kemampuan Agus. Dia bukan orang baru bagi Disdikpora, karena dia juga berasal dari sana. Makanya saya menjadi pendukung paling depan terhadap penunjukkan atau pengangkatan Agus sebagai sekdis Disdikpora,” ucapnya. (ags)
Kategori :