Wajar, Baru Lima Bulan

Sofyan: Tunggu Dua Bulan, Kinerja Walikota akan Berlari Cepat KEJAKSAN - Jajak pendapat Radar Cirebon kepada berbagai elemen masyarakat, yang menyimpulkan kinerja Walikota Drs Nasrudin Azis SH belum memuaskan, dinilai wajar politisi Demokrat, Achmad Sofyan. Kenapa? Karena Azis memang baru menjabat kursi E-1 sekitar lima bulan. Setelah menemukan wakil walikota (wawali) dan menggelar mutasi, Sofyan yakin kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon akan melesat. Ketua Bappilu Partai Demokrat Kota Cirebon Achmad Sofyan mengatakan, menjadi hal yang wajar jika kinerja Nasrudin Azis sebagai walikota belum menunjukkan hasil signifikan dan memuaskan masyarakat. Pasalnya, lanjut Sofyan, kawan dekatnya itu baru menjabat sebagai walikota tidak lebih dari lima bulan. Dengan kata lain, Azis baru menata dan membaca Kota Cirebon secara menyeluruh. Sofyan yakin, dalam dua bulan ke depan, kondisinya akan berubah menjadi lebih baik. “Di belakang Azis ada saya. Tenang saja, kinerja akan terus digenjot dan berlari cepat. Tunggu saja dua bulan ke depan,” ucapnya. Sofyan juga menjelaskan, Azis tengah mencari wakil walikota yang tepat. Pria berkacamata itu memperkirakan, pada dua bulan ke depan sudah ada wakil walikota dan menggelar mutasi. Atas dua hal penting ini, Azis mendapatkan pendamping untuk berbagi tugas dalam mengatur dan menata pemerintahan. Mutasi nanti, Sofyan menerangkan arah kebijakan Azis sebagai walikota. “Pak Azis akan menempatkan pejabat sesuai kompetensinya. Mutasi akhir Agustus nanti menjadi momentum awal percepatan kinerja,” terangnya. Achmad Sofyan menyampaikan agar para PNS tunduk dan patuh pada Walikota Nasrudin Azis sebagai matahari tunggal. Sebab, selama ini dia menilai masih ada PNS yang belum menunjukan loyalitasnya kepada pimpinan. Meskipun bukan berasal dari kalangan birokrat, Sofyan banyak mengetahui pola dan perkembangan mutasi. “PNS bekerja saja yang benar. Tidak perlu mengomentari kinerja walikota,”pesannya. Bahkan, Sofyan penasaran dengan para PNS yang menyudutkan Azis selaku koleganya di Partai Demokrat itu. KINERJA SEKDA TAK OPTIMAL Pengamat kebijakan publik Sigit Gunawan SH MKn berpendapat, penilaian kinerja dapat dilakukan secara periodik dan tidak perlu menunggu adanya wakil walikota. Sebab, kebijakan tertinggi di Pemkot Cirebon ada di tangan walikota. Bahkan, Nasrudin Azis yang pernah menjadi wakil walikota merasakan sendiri bagaimana duduk di kursi E-2. “Pengalaman sudah mengajarkan Pak Azis. Kinerja pemerintahan menurun karena terlalu fokus dan sibuk pada pemilihan wakil walikota,” ujarnya kepada Radar, Senin (10/8). Terkait pemilihan wakil walikota, Sigit Gunawan menjelaskan prosedur sudah jelas sesuai aturan. Kunci dari persoalan ini ada pada keputusan panitia pemilihan (panlih) untuk meminta rekomendasi tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pemilihan wakil walikota. Berdasarkan rekomendasi tersebut, dapat dijadikan pijakan hukum untuk kebijakan selanjutnya. Sebab, keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo merupakan kebijakan akhir dalam menentukan nama calon wakil walikota yang dibutuhkan Pemkot Cirebon. Aturannya sudah ada. Tinggal bagaimana menafsirkannya. Keputusan tertulis Mendagri itu menjadi kekuatan hukum bagi panlih,” ujarnya. Selain itu, Sigit juga menilai ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemkot, tidak sepenuhnya faktor personal Azis, tetapi kinerja Sekda Drs Asep Dedi MM yang selama ini diharapkan bisa mem-back up, ternyata tidak optimal. “Di balik tingginya beban kerja walikota, sekda yang harusnya bisa diandalkan, ternyata pada proses perjalanan pemerintahan Nasrudin Azis, justru malah jauh dari harapan walikota,” bebernya. Bahkan kekecewaan demi kekecewaan menurut Sigit, mulai terlihat sejak awal sekda mengurus surat keterangan sakitnya almarhum Walikota Drs Ano Sutrisno MM. Bahkan tudingan publik terhadap Azis yang menjabat wawali saat itu mencoba melakukan “kudeta” terus menggelinding, padahal Azis waktu itu, mencoba menyelamatkan pemerintahan terhadap sanksi jika tidak menerapkan Perda SOTK yang baru, paling lambat akhir tahun 2014. Tetapi yang terjadi, sekda sebagai administrator pemerintahan terkesan lamban. Tidak hanya itu, ketidakpuasan para birokrat terhadap sekda juga menjadi pemicu terhadap peningkatan etos kerja para birokrat. Tidak sedikit birokrat yang mengeluh. “Tidak puasnya warga terhadap kinerja walikota tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada walikota, tapi di belakangnya ada sekda yang justru selama ini tidak mampu mengonsolidasikan mesin birokrasi dengan baik,” tegas Sigit. Secara teknis, sambung Sigit harusnya sekda bisa menerjemahkan visi misi walikota yang mengantarkan Cirebon RAMAH. Tidak mungkin walikota turun tangan secara teknis, karena banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Terpisah, Direktur The Human Institute, Umar Stanis Clau menilai, hasil jajak pendapat menjadi ajang konsolidasi bagi walikota terhadap mesin birokrasinya. Karena walikota tidak akan mampu berbuat banyak ketika tidak ditunjang team work birokrasi yang kuat dan pemimpin tertinggi di birokrat adalah sekda. Karenanya, sekda harus bisa mengonsolidasikan semua “faksi” di birokrasi untuk menjadi satu kekuatan yang solid mengantarkan walikota sukses mewujudkan Kota Cirebon RAMAH. “Publik akan puas ketika semua mesin birokrasi bekerja penuh semangat di bawah kendali sekda, bahu-membahu melaksanakan tugas-tugas besar membangun Kota Cirebon,” kata Clau. (ysf/abd)