Kegaduhan Rizal Berbuah Penugasan

Diminta Jokowi Turun Tangani Penghambat Proyek 35 Ribu Mw JAKARTA- Bukan hanya teguran yang didapat Menko Kemaritiman Rizal Ramli pasca membuat keriuhan di kabinet. Presiden Joko Widodo juga memberikan tugas tambahan pada menteri yang baru saja dilantik dalam reshuffle 12 Agustus itu. Rizal dibebani ikut menangani persoalan-persoalan terkait realisasi proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw). Proyek 35 ribu Mw salah satu yang dikritiknya secara terbuka sehingga berujung perang statemen di media dengan Wapres Jusuf Kalla. Selama ini, di antara kendala utama realisasi proyek tersebut adalah pembebasan lahan dan perizinan. “Itu agar bisa ditangani segera oleh menko kemaritiman,” ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Tidak cukup di situ, di depan anggota kabinet lainnya saat sidang kabinet paripurna, di Kantor Presiden, Rabu (19/8), target waktu juga diberikan presiden. “Kemarin (dua hari lalu, red) ditugaskan dua hari,” lanjut Pram. Penugasan tersebut, menurut dia, berkaitan dengan posisi yang diambil presiden menyikapi kritik Rizal terhadap sejumlah hal yang disampaikan secara terbuka ke publik. Bahwa, perbedaan setajam apapun atas suatu hal oleh internal kabinet harus diselesaikan di ruang-ruang rapat. Selain itu, lanjut Pram, presiden juga telah menegaskan proyek 35 ribu Mw bukan target pemerintah. Melainkan, kebutuhan bangsa saat ini yang tentu sedapat mungkin direalisasikan pemerintah. “Jadi, yang ingin didorong presi­den bukan ributnya, tapi bagai­mana mewujudkan dua hal (pembebasan lahan dan per­izinan, red) yang menjadi keter­batasan itu,” tandas man­tan sekjen DPP PDIP tersebut. Selain berkaitan dengan realisasi proyek 35 ribu Mw, Rizal juga mendapat tugas lain. Namun, kali ini, lebih dekat dengan wilayah kerjanya sebagai menko kemaritiman. Menurut Pram, presiden juga menugaskan pada mantan menko perekonomian di era Presiden Gus Dur itu untuk memperpendek waktu bongkar barang sampai keluar pelabuhan. Atau, dwelling time. Masalah itu termasuk yang telah kerap disoroti semenjak sebelum dilakukan reshuffle kabinet. Rizal ditarget untuk memperpendek dwelling time yang selama ini masih di atas lima hari, menjadi cukup 3 sampai 4 hari. Seperti halnya penugasan terkait proyek 35 ribu Mw, tenggat waktu juga diberikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Presiden berikan batas waktu sampai Oktober (2015), diharapkan saat itu (dwelling time) sudah bisa tiga sampai empat hari saja,” beber Pram. Kegaduhan yang ditimbulkan Rizal yang berujung perang statemen di media, bukan hanya dengan Wapres JK. Kritiknya terkait rencana PT Garuda Indonesia membeli pesawat Airbus tipe 350, yang juga disampaikan tidak lama setelah dilantik, juga sempat memicu perseteruan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini menganggap Rizal terlalu jauh masuk urusan yang bukan menjadi bagian wilayah kerjanya. Menteri Koordinator Polhu­kam Luhut Binsar Panjaitan meminta, persoalan terkait Rizal tidak terus-menerus dibesar-besarkan. Dia berharap semua pihak memahami sikap dan watak mantan koleganya sesama menteri di era Presiden Gus Dur itu. “Pak Rizal kan suaranya keras sedikit. Kalau nggak gitu bukan Rizal dong,” kata Luhut, dengan nada santai, di komplek Istana Kepresidenan, kemarin. Menurut dia, sikap Rizal beberapa waktu terakhir akan berubah seiring waktu. “Ya dia (Rizal Ramli, red) kan baru (masuk kabinet), masih belum merasa kalau dia menteri,” imbuhnya, enteng. Pada kesempatan itu, dia juga meyakinkan kalau hubungan Rizal dan JK sudah tidak ada masalah. Karena itu, tidak perlu ada upaya rekonsiliasi lebih lanjut diantara keduanya. “Salaman itu mereka, bicara. Pak JK juga kasih arahan, nggak ada masalah,” tuturnya. (dyn)