PP Kecamatan Kuningan Kawal Kondusivitas Kuningan

  KUNINGAN – Dalam menyikapi opini yang berkembang di masyarakat belakangan ini, jajaran pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kuningan giat berkumpul di sekretariatnya, sebrang Perumahan Ciporang. Mereka merasa prihatin masyarakat kini diresahkan oleh opini seolah-olah Kuningan tidak kondusif. Hariang Esa Nugraha selaku ketuanya menegaskan, para pihak terkait diminta untuk terus menjaga kondusivitas Kuningan. Masyarakat mesti diberikan kesejukan atas opini yang beredar selama ini. “Kita pertanyakan sebetulnya benar nggak sih Kuningan tidak kondusif. Kalau memang benar, apa yang menyebabkan kondisi seperti ini terjadi. Siapa oknum yang membuat Kuningan tidak kondusif itu?” tandasnya didampingi jajaran pengurus lainnya, kemarin. Kalau memang terdapat oknum yang membuat Kuningan tidak kondusif, lanjut Hariang, harus dicari tahu. Dengan begitu, tindakan dapat dilakukan agar Kuningan tetap berada dalam situasi dan kondisi yang kondusif. “Apakah orang yang membuat Kuningan tidak kondusif ini masyarakat biasa, atau justru orang yang berstatus PNS? Kalau masyarakat biasa, sudah barang tentu ada aturan tersendiri yang bisa dijadikan pedoman,” tandasnya. Begitu juga jika penyebab Kuningan tidak kondusif itu orang berstatus PNS, Hariang mengatakan, aturannya sudah jelas. Seorang PNS memiliki kode etik yang harus dipatuhi. Disamping itu, ada pula instansi atau lembaga yang menanganinya dalam menindak oknum PNS yang terbukti melanggar kode etik. “Aturan, kode etik dan prosedurnya sudah jelas. Ada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertugas untuk memberikan pembinaan, ada juga Satpol PP yang bertugas untuk mengawal kebijakan. Selain itu ada pula Baperjakat yang punya kewenangan untuk mempertimbangkan jabatan dan kepangkatan,” kata Hariang. Para pemangku kebijakan tersebut, menurut dia, harus segera bersikap dan bertindak agar Kuningan tetap kondusif. PAC PP Kecamatan Kuningan, sambungnya, siap berada di garda terdepan dalam mengawal pemerintah untuk menjalankan kinerjanya sesuai koridor. “Karena biar masalahnya cepat selesai dan tidak berlarut-larut sehingga opini yang berkembang tidak melebar dan meluas, maka kami meminta agar para pemangku kebijakan bertindak tegas,” tukasnya. (ded)