Warga Tolak Normalisasi Cipadu

WARGA Kp Cangkol Selatan menolak rencana normalisasi sungai Cipadu yang penuh sampah itu. Alasannya, hal itu tak menjadi solusi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setelah normalisasi, sungai kembali tergenang lumpur dan penuh sampah. Karena itu, warga meminta pembangunan dam atau breakwater penahan ombak. Tokoh masyarakat kampung Cangkol, Juhaeni, mengatakan, normalisasi bukan solusi. Sebab, saat air pasang akan kembali membawa lumpur dan sampah. Karena itu, Juhaeni menyampaikan agar Pemkot Cirebon tak menyalahkan warga karena membuang sampah sembarangan. “Solusinya membangun dam atau pemecah ombak. Bukan normalisasi. Itu tidak efektif,” ujarnya kepada Radar, Selasa (25/8). Dalam fakta perjalanan sungai Cipadu, pernah dilakukan normalisasi. Namun, lumpur kembali meninggi dan membawa sampah. Di samping itu, karena kendala sulitnya mencari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di sekitar wilayah, akhirnya warga membuang sampah di sungai. Artinya, kata Juhaeni, normalisasi tidak menjadi solusi efektif terhadap persoalan sampah dan penumpukan lumpur di mulut sungai Cipadu yang berbatasan langsung dengan air laut. Terlebih saat pasang, lumpur dan sampah semakin bertambah. Ketua Komisi B DPRD Kota Cirebon Didi Sunardi mengatakan untuk sementara dapat dilakukan dengan pengerukan lumpur menggunakan eskavator. Kedepan, warga mengusulkan breakwater untuk menghalau air laut masuk sungai saat pasang. “Tahun kemarin sudah dianggarkan Rp6 miliar dari APBN. Tapi ternyata tanah timbul disini sudah punya warga. Sementara Pemkot tidak mau ganti rugi. Anggaran gagal dan dimasukan ke Pesisir Rp3,5 miliar,” paparnya. Ketua RW 06 Cangkol Selatan Kelurahan/Kecamatan Lemahwungkuk, Basuni, menyampaikan, warga sering melakukan bersih-bersih sungai dan membuang lumpur. Namun, belum pernah ada pengerukan dalam skala besar. Saat musim hujan, air sungai Cipadu tidak meluap. Justru saat air laut pasang, luapannya masuk rumah. Selain itu, masyarakat terganggu secara kesehatan, bau dan nyamuk yang membahayakan. Kepala Seksi Sumber Daya Air (SDA) DPUPESDM Kota Cirebon Tri helviana menga­takan, normalisasi akan disam­paikan kepada pimpi­nan untuk ditindaklanjuti. Sedang­­kan pembangunan dum atau breakwater, hal itu membutuh­­kan anggaran yang ti­dak sedikit. Karena itu, perlu diba­has dan dimasukan ke da­lam APBD Kota Cirebon. (ysf)