Menyoal Angkot Gratis Bagi Siswa

Penulis: Mamang M Haerudin* WACANA angkot gratis bagi siswa begitu cepat menggelinding ke publik. Wacana ini menjadi angin segar tersendiri bagi para siswa yang sejak awal merasa keberatan dengan tarif Rp3.000 setiap satu kali jalan, baik dengan jarak jauh maupun dekat. Uang sejumlah Rp3.000, bagi siswa tentu saja akan sangat bernilai terlebih ketika bisa dialihkan untuk ditabung. Sehingga uang Rp3.000 jika dikalikan satu bulan ada dalam kisaran angka tidak kurang dari Rp75.000. Hanya saja kendalanya, sampai tulisan ini dibuat wacana angkot gratis bagi siswa masih belum jelas. Berdasarkan pantauan Radar Cirebon (25/8), misalnya, DPC Organda Kota Cirebon tidak menjamin wacana angkot gratis bagi para pelajar berjalan mulus. Pasalnya, bisnis transportasi saat ini sedang terpuruk. Adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah daerah Kota Cirebon, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinkom) sebagai pihak yang untuk pertama kalinya membuka wacana angkot gratis bagi siswa ini. Menggelindingnya wacana ini sudah seharusnya disikapi dengan serius. Keseriusan ini ditandai dengan sesegera mungkin berbagai pihak terkait untuk melakukan koordinasi dan melakukan pembicaraan lebih lanjut, mengenai mekanisme dan segala hal yang berkaitan dengan wacana ini. Jangan sampai wacana angkot gratis ini hanya berhenti pada sekadar wacana yang jauh dari realisasi. GERAK CEPAT DAN TEPAT Tak ada pilihan lain kecuali pemerintah daerah Kota Cirebon sesegera mungkin bertindak cepat dan tepat. Kalau Dishubinkom dan DPC Organda tidak merespons cepat, walikota harus segera turun tangan. Nada pesimisme yang dinyatakan oleh Karsono, perwakilan dari Organda Kota Cirebon, mengingat pihaknya belum pernah diajak untuk berembuk dan berkoordinasi oleh Dishubinkom. Nada pesimisme Organda memang bukan tanpa alasan, selain menghindari gagasan yang hanya berhenti pada wacana, Organda juga memberikan beberapa penekanan terutama soal mekanisme program angkot gratis tersebut, apakah dana pengganti tarif/ongkos siswa ini dibebankan kepada pemkot, pihak swasta atau bagaimana, berikut juga pertimbangan bahwa jalur trayek angkot tidak hanya melintas di sekitar kota, melainkan juga ke kabupaten dan sejumlah pertimbangan lainnya. Saya pikir, wacana angkot gratis ini sangat inovatif meskipun realisasinya tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan. Namun demikian, Dishubinkom harus bertanggung jawab berkenaan dengan telah menggelindingnya wacana angkot gratis bagi siswa yang telah menjadi konsumsi publik ini. Kuncinya adalah komitmen dan keseriusan. Sepanjang Dishubinkom mempunyai komitmen dan keseriusan untuk merealisasikan program ini tidak ada langkah yang sulit ditempuh. Selain juga patut diwaspadai terkait potensi adanya mafia proyek. Maka, untuk langkah awal, pertama, Dishubinkom harus segera melakukan rapat koordinasi baik di internal maupun eksternal dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Kedua, membuat mapping konsep dan segala konsekuensinya bersama dengan berbagai pihak terkait. Ketiga, melakukan koordinasi antara Walikota, Dishubinkom, Organda, Dinas Pendidikan, perwakilan orang tua, perwakilan siswa, para pengusaha, perwakilan LSM, dan lain sebagainya. Asalkan beberapa langkah berikut tadi dilakukan, wacana angkot gratis, bukan suatu hal yang mustahil jika kemudian akan dapat terealisasikan dengan tanpa ada pihak yang dirugikan. KEMAJUAN PENDIDIKAN Salah satu indikator majunya kualitas pendidikan di suatu daerah adalah ketika sarana dan prasarana yang menunjang tercapainya kemajuan dalam pendidikan tersedia dengan memadai. Salah satunya adalah sarana angkutan gratis bagi siswa. Bagaimana siswa, terutama  siswa yang kurang mampu, tidak lagi memikirkan uang untuk berangkat ke sekolah, begitu pun dengan orang tua, sehingga ke depan, siswa hanya tinggal berfokus bagaimana berprestasi dalam belajar di sekolah. Program wacana angkot gratis juga dapat meminimalisasi dan menekan penggunaan kendaraan bemotor bagi para siswa. Bahwa semua pihak harus tegas, ke depan, siswa tidak diperbolehkan lagi mengendarai sepeda motor ketika bersekolah. Begitu juga dengan siswa dengan keadaan orang tua yang mampu. Siswa dengan orang tua yang misalnya memiliki mobil, untuk diberi pengertian agar anaknya nanti sebaiknya bisa berangkat ke sekolah dengan angkutan gratis. Malah kemudian, para orang tua siswa yang mampu bisa ikut membantu (mensubsidi) tarif angkutan umum gratis bagi siswa yang kurang mampu. Dengan begitu, pihak sekolah pun tidak usah repot-repot harus mengulik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akhirnya, harapan kita tentu saja sama, segala yang berkenaan dengan hal yang dapat memajukan kualitas pendidikan harus segera didukung dan direalisasikan. Sebab problem sosial dan pendidikan kita terlampau banyak. Oleh karena itu, kita harus kompak untuk bisa menyelesaikan satu demi satu masalah tersebut dengan baik. Dan ternyata terbukti, program bebas tarif angkot bagi siswa ini telah dijalankan oleh SMK Wahidin Kota Cirebon. Semoga seolah-sekolah yang lain mempunyai itikad dan program yang sama dan tentu saja program ini segera ditindak-seriusi oleh pemerintah Kota. Wallahu a’lam bis-Shawab. (*)   *) Ketua LP3M STID Al-Biruni Cirebon, Penulis Buku di Penerbit Quanta, Elex Media Komputindo, Kompas-Gramedia, Jakarta