Dana BOS Rp1,4 Triliun untuk PAUD

Prioritas untuk Gaji Bunda-Bunda PAUD JAKARTA- Kabar gembira untuk pengajar atau bunda-bunda pendidikan anak usia dini (PAUD). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan anggaran Rp1,4 triliun untuk pembayaran dana bantuan operasional untuk PAUD. Alokasi anggaran sejenis dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk PAUD itu merupakan kebijakan perdana dari Kemendikbud. Rencana pemberian dana BOS PAUD itu disampaikan langsung oleh Mendikbud Anies Baswedan dalam rapat kerja (raker) pembahasan RAPBN 2016 dengan Komisi X DPR kemarin. Anggaran untuk BOS PAUD itu nantinya akan masuk dalam APBN 2016. Total anggaran Kemendikbud untuk bidang PAUD dan pendidikan masyarakat (dikmas) mencapai Rp Rp2,314 trilun. Pemberian dana BOS PAUD ini nantinya menjangkau seluruh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk anak-anak usia 4-6 tahun atau pra sekolah. Teknis pemberian dana BOS ini sama dengan di jenjang SD, SMP, atau SMA dan SMK. Di sela jeda Salat Maghrib Anies menuturkan posisi dana BOS PAUD itu sifatnya masih usulan dari Kemendikbud. Sebab anggaran APBN 2016 Kemendikbud masih perlu disahkan DPR dalam bentuk UU APBN 2016. Namun dia berharap anggaran untuk BOS PAUD itu bisa diterima oleh parlemen. Mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta itu mengatakn salah satu prioritas pemanfaatan dana BOS PAUD itu adalah untuk gaji pendidik atau guru PAUD. “Seperti kita ketahui gaji bunda-bunda pendidik PAUD itu sangat kecil,” jelas Anies. Gaji yang super minim itu saja didapat dari iuran para orangtua anak-anak PAUD. Di satu sisi banyak anak-anak PAUD yang berangkat dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. “Jadi bagaimana bisa berjalan dengan kualitas yang bagus,” kata dia. Padahal menurut Anies pendidik usia dini itu sangat penting. Saat ini Kemendikbud menghitung ada sekitar 174 ribu unit PAUD yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Namun dengan kualitas yang beragam. Mulai dari yang sangat layak, layak, dan alakadarnya. Anies menginginkan pendidikan di PAUD berjalan baik. Sehingga generasi muda Indonesia bisa dibekali dengan pondasi pendidikan berkualitas. Di internal Komisi X DPR masih belum satu suara untuk menyetujui anggaran BOS PAUD ini. Di antara anggota dewan yang mengkritisi anggaran BOS PAUD itu adalah Utut Adianto. Anggota DPR dari PDIP itu mengatakan, selama ini pendirian PAUD pada umumnya berbasis gerakan dari masyarakat sendiri. “Kita khawatirkan nanti pemberian dana BOS PAUD malah menimbulkan masalah, “ katanya. Dia lebih mendukung penataan kelembagaan PAUD diperbaiki dahulu. Setelah itu pemerintah bisa memberikan bantuan-bantuan pendaan untuk peningkatan kualitas PAUD. Pria yang juga pecatur professional itu mengatakan tidak menolak upaya Kemendikbud untuk memperbaiki kualitas PAUD. (wan)