LEMAHWUNGKUK - Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di areal Pasar Kanoman, setuju untuk ditata agar lebih rapi. Hal ini menjadi salah satu solusi mengatasi persoalan di pasar tradisional terbesar di Kota Cirebon itu. Sekitar 200 PKL dikumpulkan dan diajak diskusi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM (Disperindagkop) Kota Cirebon, Senin (28/9). Kepala Disperindagkop UMKM Kota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi mengatakan, ada sekitar 200 PKL yang dikumpulkan. Salah satu persoalan di Pasar Kanoman adalah penataan PKL yang perlu dilakukan. Selain itu, lanjutnya, ada persoalan lain. Yakni lalu lintas dan parkir. Untuk PKL, ujar Agus Mulyadi, pihaknya memfasilitasi dan mengakomodir mereka berjualan di Pasar Kanoman. Hal ini perlu dilakukan pendataan agar anggaran yang ada untuk program tendanisasi dapat mencukupi. “Prinsipnya PKL setuju ditata. Kami akan melakukan langkah percepatan. Berkoordinasi dengan PD Pasar,” ujarnya kepada Radar, Senin (28/9). Dalam dua minggu ke depan, ucap Agus Mulyadi, Disperindagkop UMKM Kota Cirebon melakukan pendataan jumlah PKL sebenarnya di lapangan. Setelah pendataan, pihaknya akan memverifikasi mereka. Pada minggu kedua Oktober, hasil pendataan dan verifikasi tersebut dikonfirmasikan kepada Koordinator PKL Pasar Kanoman yang mereka tunjuk. Termasuk, melakukan kepastian dengan berkoordinasi bersama PD Pasar. Secara bertahap, sekitar 200 PKL itu akan dilakukan secara bertahap. Pada minggu ketiga Oktober, ujar pria berkacamata itu, diharapkan tidak ada lagi PKL yang berjualan di trotoar jalan. Sebab, fungsi keberadaan trotoar untuk pejalan kaki. Konsep yang akan dilakukan untuk menata PKL, dengan menggeser berjualan mereka dua meter dari bahu jalan. Sementara, sisi lain dari jalan raya yang ada tidak akan digunakan untuk PKL berjualan. “Parkir dan PKL hanya ada di satu jalur. Jalur lainnya tidak dipakai berjualan maupun parkir. Itu khusus untuk kendaraan lalu lalang,” terangnya. Sistem tendanisasi tetap akan dilakukan. Sementara, anggaran untuk itu berasal dari dana APBD Perubahan 2015 yang ada di Disperindagkop UMKM. Setelah itu, Agus Mulyadi akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan agar menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk tendanisasi PKL Pasar Kanoman. “Terpenting PKL setuju ditata. Dana tendanisasi bertahap dari CSR. Mereka juga tidak langsung seluruhnya diberi tenda. Karena anggaran belum cukup, jadi bertahap dulu,” tukasnya. Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Cirebon Darwin Windarsyah SE MM mengatakan, perusahaan plat merah yang dipimpinnya merupakan bagian dari Pemkot Cirebon. Karena itu, dengan segala kemampuan dan kebijakan yang dimiliki, Darwin akan membantu proses penataan PKL dengan tendanisasi maupun parkir di Pasar Kanoman. Sebab, penataan PKL tidak hanya untuk Pasar Kanoman, tetapi juga area sekitarnya. PD Pasar telah melakukan koordinasi dengan para PKL di pasar tradisional tersebut. Hasilnya, seluruhnya setuju untuk adanya penataan agar lebih rapi dan baik. Dalam hal ini, PD Pasar akan memberikan ruang khusus bagi mereka selama proses berlangsung. Sebab, tidak semua PKL diberikan tendanisasi secara langsung. “Kami sangat mendukung dan terus berkoordinasi dengan SKPD terkait. Khususnya Disperindagkop UMKM untuk penataan PKL. Serta Dishubinkom untuk penataan parkir dan lalu lintas,” ucapnya. (ysf)
Kategori :