RAPBD Kota Cirebon Tidak Sehat

KEJAKSAN-Fraksi-fraksi di DPRD menyoroti penurunan pos pendapatan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016. Di sisi lain, mereka juga meminta pemkot memperhatikan komposisi belanja langsung dan dan belanja tidak langsung. “Kalau lebih besar belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung, ini menunjukkan APBD tidak sehat. Sebaliknya bila lebih besar belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung, berarti APBD sehat,” tandas Muhammad, dalam pandangan fraksi yang dibacakan di sidang paripurna DPRD, Jumat (16/10). Fraksi PKS juga menyoroti proyeksi besaran anggaran untuk belanja tidak lansung Rp675,912 miliar dan belanja langsung Rp571,553 miliar. Padahal APBD yang sehat total belanja pegawai kurang dari 50 persen dari total belanja APBD. Ketika belanja pegawai sudah melebihi 50 persen dari total belanja APBD, belanja untuk pembangunan akan sangat terbatas. Alokasi anggaran tersebut tidak menunjukkan komitmen pemkot memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membangun kota. Fraksi PKS juga mempertanyakan mengapa dalam RAPBD 2016, rencana pendapatannya lebih kecil atau turun dibandingkan dengan pendapatan daerah reguler tahun 2015 sebesar Rp7,238 miliar atau 0,6 persen. “PAD dan dana perimbangan turun. Fraksi PKS mempertanyakan alasan mengalami penurunan,” kata Muhammad. Terkait penurunan pendapatan daerah, Muhammad menduga, hal ini terjadi karena minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD. Untuk itu Fraksi PKS meminta walikota mengembalikan  BUMD pada core bisnisnya masing-masing. Kemudian, perlu memberikan amanah pengelolaan BUMD kepada ahlinya serta perlu menuntaskan pembahasan perda BUMD menjadi perda yang memiliki kekuatan mengarahkan tumbuhnya BUMD yang sehat dan produktif. Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan Fitria Pamungkaswati juga menyoroti penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Walaupun belanja tidak langsung naik cukup signifikan, namun secara keseluruan trennya adalah terjadi  penurunan  baik untuk pendapatan maupun belanja. “Hal ini harus dicermati dengan bijak oleh semua pihak,” ujar Fitria. Hal senada juga dilontarkan Fraksi Partai Hanura melalui pandangan fraksi yang dibacakan, Jafarudin. Menurut dia, RAPBD Kota Cirebon yang disajikan di tahun 2015 lalu dan 2016 nyaris tidak ada bedanya yaitu Rp1,192 triliun. Kendati demikian, dirinya berharap agar pembangunan lebih berkualitas dengan dana yang ada. “Pemkot mestinya mengacu pada beberapa rekomendasi DPRD yang telah disampaikan pada rapat-rapat paripurna tentang laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD tahun sebelumny. Itu semestinya dijadikan pertimbangan dalam menyusun RAPBD 2016,” tandas dia. Sementara pandangan Fraksi Partai Golkar menganggap lumrah tidak terjadinya kenaikan pendapatan daerah. Pandangan fraksi yang dibacakan Dewi Mutiara, mengulas luas kota yang tidak mungkin melakukan perluasan dan menggali potensi daerah. Harry Saputra Gani dari Fraksi Nasdem justru meminta pemkot kembali menggali PAD dengan memaksimalkan beberapa potensi seperti, parkir, PBB, NJOP, restoran, hotel serta penetapan  lain yang sah. Fraksi Partai Demokrat, M Handarujati Kalamullah S Sos juga sepakat bahwa banyak potensi yang bisa digali untuk mendongkrak PAD. Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH mengungkapkan, penurunan pendapatan dan kenaikan belanja tidak langsung disebabkan dana alokasi khusus dan provinsi, belum dimasukkan dalam APBD. Pasalnya, hingga saat ini pemkot belum tahu angkanya. “Kita tidak berani memasang lebih tinggi takutnya menjadi bumerang. Maka kita cari aman, tapi kita yakin dana itu bisa menyesuaikan. Hanya sebuah kehati-hatian. Kalau terlalu tinggi memasangnya tidak elok,” pungkasnya. (abd)