19 Daerah Sepakat Tangani PGOT

  KUNINGAN - Dalam rangka meningkatkan sinergitas para pelaku kepentingan di wilayah perbatasan Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat, kemarin (20/10) dilakukan rapat koordinasi (rakor) trantibum di Prima Resort. Rakor tersebut diikuti 19 kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan, Sekda Provinsi Jawa Barat, Ika Kartiwa, Sekda Provinsi Jateng, perwakilan dari Kemendagri, Kemenkes, dan Kemensos RI, para sekda dari 19 daerah terlihat hadir. Rakor itu membahas penanganan permasalahan pengemis, gelandangan dan orang telantar (PGOT), serta psikotik jalanan secara terpadu demi terpeliharanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan itu menghasilkan kesepakatan adanya penanganan yang sistematis terhadap PGOT. Sebagai bentuk ikatan kerja sama, sekda dari kedua provinsi menandatangani kesepakatan penanganan PGOT dan psikotik jalanan. Bahkan disetujui juga jika nantinya akan dibangun rumah sakit jiwa di Kabupaten Kuningan atau di daerah lainnya. Kerja sama ini semakin mengukuhkan peran Kabupaten Kuningan dalam kerja sama antardaerah terbesar di Indonesia tersebut. Ketua Panitia, Deni Hamdani SSos MSi yang juga Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan menegaskan, tujuan dari dilaksanakannya rakor trantibum ini adalah untuk mewujudkan komitmen antara Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten/kota yang terlibat dalam penanganan permasalahan PGOT dan psikotik jalanan yang terintegrasi. “Ada 19 kabupaten/kota yang ambil bagian dalam penanganan PGOT dan psikotik jalanan. Daerah ini berasal dari wilayah timur Jawa Barat dan sebelah barat Jawa Tengah. Dan bisa dikatakan jika kerja sama antardaerah ini adalah yang terbesar di Indonesia, karena melibatkan 19 daerah dari dua provinsi,” papar Deni. Selanjutnya, Deni mengungkapkan bahwa para penyandang permasalahan PGOT dan psikotik jalanan di wilayah perbatasan Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah Bagian barat harus mendapat penanganan yang sangat serius. Ini supaya mereka kembali pada kehidupan yang normal, dan beraktivitas seperti layaknya masyarakat yang normal. “Untuk penanganannya, ke depan bisa dilakukan di puskesmas. Bahkan nantinya akan dibangun rumah sakit khusus bagi PGOT dan psikotik jalanan. Mereka akan diupayakan untuk kembali ke kehidupan normal. Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penanganan PGOT yang jumlahnya terus bertambah,” ujar dia. Penanganan permasalahan sosial ini mendapat dukungan penuh Bupati Hj Utje Ch Suganda. Saat memberikan sambutan, Utje menjelaskan salah satu permasalahan pembangunan daerah perbatasan Jabar-Jateng yang sedang dan akan terus diselesaikan adalah penanganan permasalahan PGOT dan psikotik jalanan. “Kabupaten Kuningan sangat komit untuk melakukan kerja sama dalam penanganan masalah sosial ini. Apalagi daerah lain yang berada di wilayah timur Jabar dan sebelah barat Jateng sangat mendukung. Kerja sama ini akan mengikis PGOT dan psikotik jalanan di masa mendatang,” tandas Utje dari atas podium. Dengan adanya kerja sama ini, sambung bupati, diharapkan akan menjadi titik terang bagi penanganan permasalahan PGOT dan psikotik jalanan secara terpadu di wilayah perbatasan Jabar-Jateng. Dirinya melihat bahwa semua daerah telah memiliki kesamaan pandangan untuk tidak lagi melaksanakan pola saling lempar buang, atau saling lempar tanggung jawab soal PGOT dan psikotik jalanan antar daerah. “Saya harap dengan adanya kerja sama ini tidak ada lagi saling lempar buang, saling lempar tanggung jawab dalam penanganan PGOT dan psikotik jalanan ini,” pinta Utje. Sementara itu, Sekda Jawa Barat dan Jawa Tengah sepakat untuk melaksanakan dan memberikan suport untuk penanganan PGOT dan psikotik jalanan ditandai dengan penandatanganan MoU yang disaksikan sekda dari 19 daerah. “Ini momentum yang sangat bagus dalam upaya mengatasi permasalahan PGOT. Jika selama ini ada kesan antardaerah saling lempar PGOT dan psikotik jalanan, mulai sekarang maka akan ditangani bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Sekda Jateng dan para sekda dari 19 daerah dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang sudah sepakat dalam penanganan PGOT,” ucap Ika. (ags)