Jangan Sekadar Formalitas

Open Bidding Harus Transparan dan Bisa Dipertanggungjawabkan SUMBER- Open bidding yang akan digelar dalam waktu dekat ini diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Gelaran open bidding yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Artinya tidak boleh sekadar formalitas. Sekretaris Umum Indonesia Crisis Centre (ICC) Wartono menginginkan open bidding yang digelar bisa dipertanggungjawabkan. Ia pun memberi masukan pada Pansel agar memperhatikan track record pejabat yang mendaftarkan diri untuk mengisi jabatan posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ataupun Staf Ahli Bidang Ekonomi. \"Sebelum mengikuti tahapan tes, mereka para pejabat yang hendak mendaftarkan diri mesti dilihat dulu track record-nya. Apakah pernah tersandung masalah hukum atau tidak? Orangnya temperamental atau tidak,\" ungkapnya pada Radar, Rabu (28/10). Selain itu, Wartono juga menginginkan Bupati Cirebon, Drs H Sunjaya Purwadisastra MM MSi untuk bisa berbuat adil pada pejabat yang benar-benar memiliki kompetensi. Artinya, pejabat yang nantinya dipilih jangan berdasarkan penilaian pribadi atau ABS (asal bapak senang). \"Bupati juga harus minta masukan ke yang lainnya. Jangan asal ABS saja. Si kepala dinas itu kerjanya bagus enggak? Kalau nggak bagus ngapain dipertahankan? Mending dipensiunkan atau dinonjobkan saja dan beri kesempatan pada yang lainnnya karena Kabupaten Cirebon itu butuh regenerasi meski UU ASN menyebutkan ada perpanjangan usia pensiun,\" tegasnya. Ia juga meminta open bidding dan mutasi agar mengedepankan good governance dengan konsep the right man on the right place. \"Yang terpenting juga harus sesuai dengan bidang dan ahlinya,\"ujarnya. Senada salah seorang pejabat eselon III yang enggan disebutkan namanya juga meminta open bidding yang digelar bukan hanya rekayasa belaka. Maksudnya, open bidding harus benar-benar transparan dan tidak ada tindakan transaksional. \"Kami sangat menyambut baik, tapi di perjalannya harus dibuktikan. Hal ini (open bidding) jangan dijadikan formalitas dan rekayasa,” tegas sekretaris dinas yang namanya enggan dikorankan ini. Senada, salah satu kabid yang enggan dikorankan namanya juga berharap open bidding benar-benar mengedepankan profesionalitas dan keterbukaan. Masih menurutnya, open bidding jangan hanya sekadar formalitas untuk mengedepankan gerbong tim sukses bupati saat pemilihan kepala daerah lalu. “Ini harus sejalan dengan rencana awal, jangan sampai ketika diumumkan sudah ketahuan, ini toh orang-orangnya yang lulus. Karena ini juga dipastikan akan menjadi preseden buruk bagi pak bupati. Pejabat yang tidak terima mungkin saja akan mengadu dan memboikot bahkan menggugat lewat jalur hukum. Kan jelas diundang-undangnya, jangan sampai melenceng,\" ungkapnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MM mengaku sangat mengapresiasi langkah yang telah ditempuh bupati. \"Open bidding ini adalah langkah baik. Diharapkan nanti dapat menghasilkan pejabat yang mumpuni dan bersih. Semoga dalam perjalanannya open bidding tidak ada persoalan. Semuanya harus independen dan transparan,\" singkatnya.(via)