Setumpuk Pekerjaan Rumah di Tahun 2016

Kemenag RI Gelar Evaluasi Haji 2015 JAKARTA - Setumpuk pekerjaan rumah (PR) Kementerian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji tahun depan. Mulai dari urusan pelayanan di dalam negeri maupun saat jamaah haji berada di Arab Saudi. Pekerjaan rumah untuk perbaikan ini menjadi bahasan dalan evaluasi haji 2015 di Jakarta, kemarin (3/11). Menag RI, Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, terlepas dari insiden jatuhnya crane dan kecelakaan di Mina, penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik ketimbang periode 2014. “Saya memberikan apresiasi ke seluruh pihak yang terlibat dalam misi haji,” katanya saat membuka evaluasi haji, kemarin. Secara lebih detail, Lukman mengatakan ada sejumlah poin yang harus ditingkatkan untuk perbaikan haji 2016. Pertama adalah pengurusan visa. Dia mengatakan visa haji baru bisa diproses ketika seluruh akomodasi jamaah sudah jelas. Mulai dari tiket penerbangan, pemondokan, hingga transportasi dan katering. “Untuk itu, persiapan kita majukan supaya ada slot waktu cukup panjang,” jelasnya. Perbaikan berikutnya terkait keberadaan kantor misi haji. Lukman berharap, kantor misi haji itu bisa diubah menjadi atase haji. Dengan perubahan ini, otomatis jumlah personelnya bisa semakin besar. Sehingga bisa ikut mendukung persiapan-persiapan teknis penyelenggaraan haji. Lukman lantas mengatakan Kemenag masih menerima laporan jamaah haji dipungut biaya tambahan untuk perjalanan dari pemondokan menuju embarkasi. Dia menginginkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran transportasi jamaah haji dari pemondokan ke embarkasi. Di beberapa daerah, untuk menuju embarkasi diharuskan menggunakan penerbangan lagi. Sehingga ada cost lumayan besar. Politisi PPP itu juga menaruh perhatian terhadap inovasi pemberikan katering di Makkah yang baru diterapkan tahun ini. Dia mengatakan pemberian frekuensi pemberian katering di Makkah yang hanya satu kali dalam sehari, bisa ditingkatkan menjadi dua kali. “Kemudian yang sekarang baru diberikan selama 15 hari, bisa ditingkatkan menjadi selama jamaah berada di Makkah,” katanya. Lukman juga menyinggung kuota haji tahun depan yang kembali normal (211 ribu) ditambah kuota baru sebanyak 20 ribu. Sehingga kuota haji tahun depan berjumlah 231.000 orang. Menurut Lukman, penamba­han kuota jamaah itu otomatis membutuhkan penambahan personel petugas haji. Dia mene­gas­kan, bahwa penambahan kuota petugas ini tidak akan mengurangi kuota jamaah haji untuk masyarakat. Lukman mengatakan kuota petugas haji yang saat ini 3.250 orang harus ditambah sehingga bisa melayani jamaah haji yang mencapai 321 ribu orang. Urusan penambahan personel ini juga menjadi perhatian Komisi VIII (Bidang Keagamaan) DPR. Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, salah satu jumlah personel yang harus ditambah adalah dari unsur TNI dan Polri. Dia mengatakan dengan semakin luasnya Masjidilharam, maka jamaah haji dari seluruh dunia ikut membeludak. Otomatis potensi kejahatan yang bisa dialami jamaah Indonesia kian besar. Saleh juga berharap Kemenag bisa menata hubungan diplomasi dengan pemerintah Suadi. “Khususnya akses terhadap informasi jamaah Indonesia dalam keadaan darurat,” katanya. Mengaca pada insiden Mina, Saleh mengatakan pemerintah Indonesia baru mendapatkan akses informasi korban di hari ketiga. Selain itu, politisi PAN ini juga siap jika pembahasan haji 2016 dimajukan. Dia menyambut baik upaya Kemenag menyegerakan pembahasan evaluasi haji. Sehingga hasilnya nanti bisa segera ditetapkan kemudian disampaikan ke DPR. “Baru setelah itu pembahasan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji, red),” tutur dia. Menurut Saleh, patokan kelancaran ibadah haji tahun depan ada pada penetapan BPIH. Sebab setelah BPIH ditetapkan, Kemenag bisa leluasa melakukan kontrak-kontrak akomodasi. (wan)