SDA Loloskan Pemondokan Tak Layak

JAKARTA- Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) berkilah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyelenggaraan haji 2010-2012. Namun faktanya sejumlah saksi dalam sidang memberi keterangan yang menyudutkan politisi PPP tersebut. Salah satu yang memberikan keterangan menyudutkan posisi SDA ialah Zaenal Abidin Supi, mantan ketua tim perumahan sekaligus direktur Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag. Zaenal mengaku mendapat perintah dari SDA untuk meloloskan pemondokan bagi jamaah haji. Padahal pemondokan itu sebelumnya sudah disurvei dan dinyatakan tidak layak. Pernyataan Zaenal itu disampaikan saat ditanya jaksa KPK Abdul Basir dalam sidang di pengadilan tipikor, kemarin (4/11). Saat itu jaksa bertanya seputar penunjukan pemondokan di Syare\' Mansyur 1 dan 2 yang belakangan diketahui milik Cholid Abdul Latief (pemberi kain kiswah atau penutup kabah). “Coba jelaskan soal penunjukan pemondokan di Syare\' Mansyur?\'\' tanya jaksa. Zaenal membeberkan, saat itu ada penawaran empat rumah di Syare\' Mansyur dari seorang perantara. “Saya lupa nama perantara itu. Saat itu penawaran kami tolak karena beberapa hal,\'\' jawabnya. Setelah penawaran pemondokan itu ditolak, SDA lantas menelepon Zaenal. Dia bertanya mengapa penarawan pemondokan yang diajukan Muklisin (politikus PPP) ditolak. \'\'Saya jelaskan alasan penolakannya, karena jauh (dari Masjidilharam) dan rawan kriminalitas,\'\' jelas Zaenal. Dengan segala dalihnya, SDA menjelaskan bahwa pemilik pemondokan siap memenuhi fasilitas yang dianggap kurang baik. “Saat Pak SDA menyatakan demikian, saya jawab baik pak,\'\' ujar Zaenal. Telepon dari SDA tersebut langsung ditindaklanjuti tim 9 yang bertugas mengurus pemondokan. Dalam pelaksanaannya, pemilik pemondokan itu ternyata tidak memenuhi kewajibannya seperti yang disampaikan SDA. Seperti misalnya penyediaan bus dan pos pengamanan. Dua item itu hanya seminggu disediakan. Hakim Casmaya juga mencecar sejumlah pertanyaan pada Zaenal. Salah satunya terkait penggunaan sisa kuota nasional haji. “Kok bisa DPR itu dapat jatah sisa kuota?\'\' tanya Casmaya. Ditanya seperti itu Zaenal tak bisa menjawab. \'\'Saya tidak hafal satu persatu namanya (yang menggunakan sisa kuota). Itu di luar pantauan saya, Yang Mulia,\'\' ujarnya. Saat diberi kesempatan bertanya pada Zaenal, SDA mengatakan bahwa sisa kuota bukan hanya diberikan pada DPR. Namun juga dimanfaatkan sejumlah pihak. \'\'Bukan pada DPR saja itu, pada BPK, BPKP, Menhan, staf khusus presiden (era SBY), mantan Menkumham,\'\' ucapnya. SDA juga membantah keterangan Zaenal terkait perintah pemasukan pemondokan di Syare\' Mansyur. “Saya ini yang membuat aturan soal pemondokan, tidak mungkin saya langgar sendiri,\'\' ungkapnya. (gun/agm)