Yuddy Minta Honorer K2 Bersabar

Daerah Mulai Waswas Didemo, Akhirnya Minta Klarifikasi ke Jakarta JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi‎ membantah tudingan pemerintah ingkar janji terkait dibatalkannya rencana pengangangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Katanya, pemerintah akan tetap melaksanakan kesepakatan bersama dengan Komisi II DPR RI. “Rekrutmen CPNS dari honorer K2 tetap ada. Hanya saja yang diangkat adalah honorer K2 yang sesuai peraturan,\" tegas Menteri Yuddy kepada JPNN (Radar Cirebon Group). Dia menyebutkan, pihaknya telah meminta tambahan anggaran sekitar Rp28 miliar di mana Rp16 miliar di antaranya untuk penyelesaian K2. Hanya saja oleh Menteri Keuangan, usulan anggaran tersebut dipangkas. “Kalau Menkeu pangkas anggarannya, bukan berarti kami pasrah saja. Saya akan mengupayakan anggaran untuk honorer K2 masuk dalam APBN-P 2016 mendatang,\" bebernya. Yuddy kembali meminta honorer K2 serta lainnya untuk bersabar menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya. \"Pemerintah tidak membatalkan pengangkatan CPNS dari K2. Semuanya akan tetap jalan, tapi sabar dulu tunggu prosesnya berjalan,\" tandasnya. Kirim Surat Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Indramayu mengaku sudah mengirimkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), terkait permohonan alokasi tenaga kesehatan. Kepala BKD Indramayu Drs H Eddy Mulyadi MM mengatakan pihaknya mengajukan permohonan formasi agar bisa dilakukan rekrutmen PNS untuk tenaga kesehatan pada tahun 2016. “Kami telah mengirimakan surat ke pusat, yang intinya berharap agar Indramayu bisa dikasih kebijakan untuk rekrutmen tenaga kesehatan. Karena tahun 2016 nanti kebutuhan tenaga kesehatan semakin tinggi, terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Krangkeng,” ujar Eddy kepada Radar, kemarin. Eddy menjelaskan, jumlah formasi tenaga kesehatan yang diajukan disesuaikan dengan standar rumah sakit, yaitu rumah sakit type C. Adapun formasi yang dibutuhkan terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan dan sejumlah tenaga medis lainnya. “Yang pasti kami sudah ajukan formasi, dan jumlahnya akan disesuaikan dengan standar rumah sakit,” kata Eddy. Eddy berharap agar pemerintah pusat bisa memahami kondisi yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Pasalnya, kalau kebutuhan tenaga kesehatan tersebut tidak bisa dipenuhi, maka RSUD Krangkeng yang diperkirakan akan selesai dibangun pada tahun 2016, akan sulit untuk bisa beroperasi. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dr H Dedi Rohendi MARS, juga mengakui kalau Indramayu memang masih kekurangan tenaga kesehatan. Selain kekurangan dokter umum, juga sejumlah dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya. Dedi juga berharap pemerintah pusat segera membuka rekrutmen tenaga kesehatan, mengingat kebutuhan yang cukup banyak di Indramayu. “Kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Indramayu ini memang menjadi persoalan serius. Di saat kita ingin meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, di sisi lain kita masih kekurangan tenaga kesehatan itu sendiri,” ujarnya. (oet/jpnn)