SUMBER– Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Mahasiswa Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Rabu (11/11). Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Sumber sebagai institusi penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2014 di Daerah Kabupaten Cirebon. Dalam aksinya, belasan mahasiswa itu berorasi sambil membentangkan berbagai tulisan kecaman dan tuntutan terhadap aparat hukum. Unjuk rasa tersebut juga diwarnai aksi bakar ban. Suasana sempat memanas ketika petugas berupaya memadamkan api. Dalam aksinya, para mahasiswa menunjukkan bukti salinan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam salinan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2013 Nomor 41.B/LHB/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014, mereka menganggap ada penyelewengan dana sebesar Rp 2.583.030.300 oleh Dinas Pengendalian Sumber Daya Air dan Pertambangan setempat. Koordinator aksi, Bambang dalam orasinya menuding sistem pengendalian dan pengawasan pemerintahan daerah setempat lemah. “Kami telah melakukan kajian terhadap penggunaan APBD tahun anggaran 2014 di Pemerintah Kabupaten Cirebon dan terindikasi ada penyalahgunaan anggaran terkait laporan hasil pemerriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2014,” katanya. Setelah melakukan orasi, Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Dedie Tri Haryadi SH MH menemui mahasiswa. Kepada demonstran, Dedie meyakinkan akan mengusut segala macam tindak penyalahgunaan anggaran bila memang ada laporan resmi dari DPRD Kabupaten Cirebon ataupun BPK. Dijelaskan Dedie, sesuai dengan UU No 15 Tahun 2006, diketahui bila terdapat unsur pidana dalam laporan BPK, maka BPK akan melaporkan ke instansi berwenang termasuk Kejaksaan. Terkait salinan dokumen yang dijadikan bukti para mahasiswa, Dedie menyatakan hal itu seharusnya sudah diterima kejaksaan bila memang terjadi pelanggaran. “Kalau kita mengacu pada Undang-undang, di situ dijelaskan apabila ditemukan ada indikasi tindak pidana maka dalam hal ini BPK menyerahkan kepada aparat penegak hukum,” katanya. Ia menegaskan, pihak yang berwenang menyerahkan hasil temuan itu pun adalah DPRD Kabupaten Cirebon sebagai wakil rakyat daerahnya. “Kalau memang ada pelanggaran mestinya sudah kami terima lebih dulu,” tegasnya. Selama ini, Dedie mengaku berkomitmen memberantas segala macam tindak pelanggaran korupsi. “Tindak pidana yang kita tindaklanjuti bermuara ke persidangan. Hari ini putusan KF, dalam waktu dekat perkara Disdukcapil juga akan kita limpahkan,” katanya. (arn)
Usut Dugaan Korupsi DPSDAP
Kamis 12-11-2015,09:00 WIB
Reporter : Harry Hidayat
Editor : Harry Hidayat
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 02-09-2024,09:34 WIB
Pemilu Awal Radar Cirebon: Beres Unggul di Wilayah Ini
Senin 02-09-2024,13:36 WIB
6 Jam Dikepung Warga, Terduga Pelaku Pencurian di Klayan Menyerah Setelah Disodok Galah
Senin 02-09-2024,18:00 WIB
TK Tunas Karya KASBON ke Terminal Bus Harjamukti
Senin 02-09-2024,14:00 WIB
Gelar HUT Ke-79 RI, Bersama Membangun Yasmi Cirebon
Senin 02-09-2024,13:00 WIB
KA Sawunggalih Tertemper Truk di Antara Stasiun Ciledug dan Ketanggungan
Terkini
Senin 02-09-2024,21:30 WIB
Begini Saran Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Agar Pendaftaran QR Code Berhasil
Senin 02-09-2024,21:00 WIB
Dani Mardani Suport Perbaikan Masjid Assalam Larangan Timur Harjamukti Kota Cirebon
Senin 02-09-2024,20:30 WIB
Bey Machmudin Serahkan SK Pensiun kepada 180 ASN Purna Tugas: Tetap berkontribusi di Berbagai Bidang
Senin 02-09-2024,20:00 WIB
Laskar Agung Macan Ali Siap Jaga Kondusifitas Keamanan Pasar Muludan di Keraton Kasepuhan Cirebon
Senin 02-09-2024,19:30 WIB