Anggaran Budpar Masih Rendah

Kendala Promosi dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya KESAMBI - Anggaran alokasi promosi kebudayaan dan pariwisata (Budpar) di Kota Cirebon masih terbilang rendah. Walaupun secara tidak langsung kedua sektor ini memiliki andil cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). “PAD Kota Cirebon, sadar tidak sadar banyak berasal dari sektor kebudayaan dan pariwisata. Maka diperlukan peningkatan masalah kebudayaan,” ungkap Kepala Seksi Bina Nilai Sejarah Kepurbakalaan, Sugiono SPd kepada Radar, Minggu (29/11). Diakuinya, dalam meningkat­kan kebudayaan dan pariwisata di Kota Cirebon, pihaknya menemui kendala karena minimnya anggaran promosi dan kegiatan. Padahal untuk mengenalkan kebudayaan dan parwisata, Pemerintah Kota Cirebon perlu banyak menggelar event dan promosi kebudayaan dan pariwisata. Selain juga untuk anggaran pemeliharaan benda-benda cagar budaya. “Kendalanya dua sektor kebudayaan dan pariwisata ini masih belum banyak dilirik oleh para penentu kebijakan. Kebudayaan dan pariwisata dijadikan nomor ke berapa?” kata Sugiono. Selain itu, lanjutnya, peran serta masyarakat juga harus ditingkatkan. Karena selama ini partisipasi masyarakat dalam mengembangan kebudayaan dan pariwisata masih kurang berjalan. Disebutkan Sugiono, saat ini mengupayakan pelestarian cagar budaya dengan mengusulkan situs-situs sejarah ditetapkan menjadi benda cagar budaya. Namun, upaya itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. “Kita sudah usulkan, tim dari BPCB Serang juga sudah survei, tapi masih belum ada hasil,” jelasnya. Dari pengajuan Cagar Budaya itu, akan dilihat ditetapkan masuk level pemerintah Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Nah, penetapan ini harus berdasarkan rekomendasi dari tim ahli dari BPCB Serang. “Dari usulan itu, baru beberapa saja yang ditetapkan seperti keraton, Gua Sunyaragi itu sudah ditetapkan menjadi benda cagar budaya nasional, yang SK-nya melalui menteri,” jelasnya. Sementara untuk situs-situs yang masih belum ditetapkan menjadi cagar budaya, maka harus menunggu rekomendasi, untuk kemudian ditetapkan berdasarkan skala level pemerintah kota, provinsi dan kementerian. “Seperti Situs Bong Gede Wanacala itu masuk dalam level provinsi, yang nantinya SK-nya itu ditetapkan melalui pemerintah provinsi,” ungkapnya. Kepala Disporbudpar Kota Cirebon, Drs H Dana Kartiman MPd menambahkan, dalam mengembangkan pariwisata dan kebudayaan, peran masyarakat memang dibutuhkan. Karena konsep pariwisata tidak hanya mengendalkan objek wisatanya, tetapi kearifan lokal serta kultur yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Seperti halnya di Bali yang masih memiliki kultur masyarakat Hindu yang kuat. Diakuinya, alokasi anggaran untuk kebudayaan dan pariwisata di Kota Cirebon masih setengah-setengah. Salah satunya adanya singgungan antara Kota Cirebon yang berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa, serta Kota Cirebon sebagai Kota Wali. “Sektor kebudayaan dan pariwisata memang diakui tidak memberikan PAD secara langsung. Tapi apabila dua sektor hidup, maka sektor yang lain pun akan hidup,” jelasnya. (jml)