Wow! Proyek PU Diperjualbelikan

Ketua RW Buka-bukaan, DPUPESDM Jangan Tutup Mata LEMAHWUNGKUK- Isu jual beli proyek di kalangan kontraktor dibeberkan para ketua RW. Mereka mengeluhkan praktik tersebut lantaran jual beli proyek membuat kualitas pekerjaan di lapangan tidak sesuai spesifikasi. \"Proyek-proyek di masyarakat itu pekerjaanya banyak disub-kan ke orang lain, ini sudah banyak kasus terjadi,\" ucap Ketua RW Banjar Melati, Maman Suparman, kepada Radar, Minggu (14/2). Maman meminta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) tidak menutup mata dan segera menindak oknum kontraktor nakal. Apapun alasannya, jual beli proyek merugikan masyarakat karena kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan. “Pekerjaan tidak maksimal, ada juga pekerjaan belum selesai malah sudah ditinggalkan oleh pemborongnya,” tuturnya. Sebagai ketua RW, kata Maman, dirinya kerap menjadi korban praktek \"jual beli\" proyek. Bila ada pekerjaan yang kurang sesuai ekspektasi, ketua RW yang paling pertama jadi tempat mengadu warga. “Saya minta stop jual beli proyek. Pemenang tender tidak boleh melimpahkan proyek ke orang lain,” tegasnya. Dari sisi anggaran pemerintah juga sangat dirugikan. Dengan adanya praktek itu, anggaran yang digelar untuk pekerjaan di lapangan menyusut. Maman mencontohkan pembangunan Balai Pertemuan Kampung (Baperkam) Gambir Baru. Rencana anggaran biaya (RAB) untuk proyek itu Rp38 juta, tapi yang digelar kontraktor diperkirakan hanya Rp15 juta. Imbasnya, pembangunan terkatung-katung. Anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah menjadi tidak bermanfaat. Pihaknya tidak melarang pemerintah untuk menunjuk pemenang tender pengerjaan proyek. Tapi, kontraktor yang sudah ditunjuk harus konsekuen. Berani tender, artinya bertanggungjawab atas pekerjaan. \"Ujung-ujungnya masyarakat yang rugi,\" kata dia. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar DPUPESDM membuat prosedur tata laksana pekerjaan yang harus dipatuhi kontraktor. Salah satunya adalah pemberitahuan kepada RW tempat proyek dilaksanakan. Selama ini, banyak kontraktor tak kulonuwun. Biasanya, kontraktor baru datang setelah pekerjaan selesai. Padahal, ketua RW biasanya menjadi tempat warga bertanya. \"Yang terjadi sekarang setelah selesai baru ada pemberitahuan ke pengurus, harusnya izin dulu,\" keluhnya. Terpisah, Ketua RW 15 Gambir Baru, Moh Gunadi mengaku sangat kecewa dengan pekerjaan baperkam. Sampai saat ini, baperkam tidak bisa digunakan oleh masyarakat karena pekerjaan bangunan belum diselesaikan. “Khawatir bangunan ambruk karena konstruksi rapuh. Konstruksi atapnya pakai kayu-kayu yang disambung-sambung. Kemudian penyangga cuma satu fondasi,” katanya. Gunadi mengungkapkan, pembangunan baperkam awalnya dilaksanakan oleh kontraktor yang ditunjuk DPUPESDM. Namun kontraktor yang menjadi pemenang kemudian men-sub-kan proyek itu kepada orang lain. \"Kita sudah sering protes, tapi selalu diombang-ambing,\" jelasnya. Sekretaris RW 15 Gambir Baru, Wawan Hartawan juga mengungkapkan kekecewaanya. Menurutnya, sudah dua kali pemborong melakukan perbaikan Baperkam. Namun hasilnya tidak memuaskan. Oleh karena itu, dirinya berharap ada tindakan tegas terhadap pemborong yang melakukan proyek pembangunan secara asal-asalan. \"Ini kan uang rakyat, tapi hasilnya tidak manfaat,\" ucapnya. Nilai proyek pembangunan baperkam sendiri dalam RAB, sebesar Rp 38juta. Namun, apabila melihat hasil perbaikan itu. Biaya yang digunakan untuk menggelar proyek hanya Rp 15juta. \"Ini sudah tidak benar, sudah dua kali kita protes, tapi respons tidak baik. Ya sudah warga akan sampaikan surat penolakan kepada seluruh instansi terkait,\" tuntasnya. (jml)