KUNINGAN – Lantaran Presiden SBY meminta agar FPI introspeksi atas peristiwa di Kalteng, maka FPI pun meminta agar SBY introspeksi. Terlebih dengan adanya surat teguran melalui Mendagri, Gamawan Fauzi sampai berkembangnya opini pembubaran FPI. Habib Riziek mencoba mengubah opini publik dengan membeberkan peristiwa sebenarnya di Kalteng. Dalam ceramahnya di Kelurahan Awirarangan-Kuningan, imam besar FPI tersebut tidak hanya menjelaskan tentang makna mukmin sejati. Tapi pihaknya mencoba meluruskan persoalan yang terjadi di Kalteng. Menurut Riziek, perjuangan untuk memerangi miras, perzinahan, korupsi dan berbagai praktik maksiat lainnya yang selama ini dilakukan FPI, banyak dibenci. Terutama bagi mereka yang merasa ketenangan dalam berzinahnya terganggu. Ketenangan dalam korupsinya, maboknya, dan perbuatan maksiat lainnya terganggu. Dia sangat menyayangkan statmen SBY dalam sebuah media elektronik yang mengatakan FPI harus introspeksi. Namun ungkapan dari Indonesia satu itu diterimanya, asalkan SBY juga introspeksi. ”Yang harus diintropeksikan oleh SBY, yang pertama soal Ahmadiyah. Di Jabar, gubernurnya berani menerbitkan Perda larangan Ahmadiyah tapi Presiden tidak berani. Gubernur Banten yang perempuan berani melarang aktivitas Ahmadiyah, tapi presiden yang laki-laki tidak berani. Dugaan korupsi Rp6,7 triliun yang melibatkan partainya tidak ada tindak lanjut, itu pun mesti jadi bahan introspeksi,” tegasnya sambil menyinggung perlunya revolusi. Gonjang-ganjing kasus Nazaruddin yang melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat dan para petinggi partai lainnya, Rizieq meminta agar menjadi bahan introspeksi. SBY yang datang ke Makassar dan diusir oleh masyarakat di sana pun mesti jadi bahan introspeksi. Termasuk demo di Pacitan yang merupakan kampung halamannya. ”FPI tidak korupsi, FPI tidak pernah merusak kantor bupati akibat kalah pilkada, tidak membakar kantor gubernur setelah kalah pilkada, tidak membakar kantor KPU seperti yang dilakukan partai-partai. Yang dirusak oleh FPI hanyalah kantor jablay. Kenapa malah FPI yang diminta dibubarkan?” teriak pria berjubah putih itu. Mendagri Gamawan Fauzi, lanjut Rizieq, malah ikut-ikutan bersama SBY seperti Ipin dan Upin. Di media Mendagri ini mengatakan telah mengeluarkan surat teguran kepada FPI. Rizieq merasa kaget karena tidak merasa menerimanya. ”Setelah Mendagri ditegur bahwa tidak ada surat yang diterima FPI, baru keesokan harinya surat teguran itu datang. Teguran tersebut dikait-kaitkan dengan peristiwa demonstransi pencabutan perda miras di daerah-daerah yang kami lakukan sebulan lalu. Terus terang saya merasa aneh,” ceritanya. Setelah menerima surat teguran itu, Habib meminta dialog dengan Mendagri. Diterangkan bahwa alasan teguran akibat desakan opini yang luar biasa. Tapi ketika ditanya apa yang sesungguhnya terjadi di Palangkaraya Kalteng, Mendagri mengaku tidak tahu. ”Kepada isi pemberitaan itu harus tabayun. Tanya dulu ke kami karena telepon kami aktif 24 jam. Jangan langsung memvonis apalagi dikaitkan dengan demo anti miras,” ketusnya. Akhirnya, Rizieq menjelaskan ada tiga alasan kenapa FPI ditolak di Palangkaraya. Dua tahun lalu FPI inten ke Kalteng pedalaman yang mayoritas Islam 75 persen. Tapi mereka masih awam dan mudah diadu domba antar suku. Gubernurya pun kebetulan dari non Muslim. Sehingga FPI terpanggil untuk berdakwah di sana. Penyebab lainnya FPI dibenci, lanjut Rizieq, lahan petani dayak seruyan yang 100 persen Islam diambil perusahaan yang dibekingi gubernur. Selama 8 tahun rakyat kebingungan hingga meminta bantuan FPI. Gubernur dipanggil oleh pejabat Jakarta atas tindak lanjut FPI. Kemudian menjanjikan satu bulan permasalahan diselesaikan. Sehingga 12 warga Kalteng disuruh pulang kembali ke Kalteng. ”Tapi setelah pulang, 12 warga tersebut malah ditangkap dan dipenjara. Janji 1 bulan penyelesaian masalah malah berkhianat,” katanya. Satu penyebab lagi, ada satu kerabat Gubernur Kalteng yang dilaporkan korupsi oleh dayak yang datang ke FPI tahun 2007. Setelah melalui proses peradilan, akhirnya pejabat tersebut terbukti korupsi. Bahkan telah divonis oleh MA penjara 2 tahun dan denda Rp500 juta. Tapi sampai sekarang malah tidak ditangkap. Beda dengan aktivis Islam, ditangkap terlebih dulu dengan bukti belakangan. ”Hal itu yang menyebabkan FPI dibenci di Kalteng. Sehingga dengan berbagai cara, bagaimana mengganggu FPI,” teriaknya. (ded)
Kategori :