Pesan Bupati, Warga Majalengka Sarapanlah tidak Pakai Nasi

MAJALENGKA - Dalam rangka penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Jawa Barat mengadakan advokasi dewan ketahanan pangan. Kegiatan diselenggarakan kemarin (24/2) di gedung Yudha Abdi Negara, dihadiri bupati, ketua DPRD, sekda, para SKPD, camat, dan undangan lainnya. Kepala BKPD Jabar Tati Iryanti dalam sambutannya mengatakan, BKPD mengemban misi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Sasaran tersebut dapat dicapai apabila pangan tersedia dalam jumlah cukup dari waktu ke waktu, dan mudah diperoleh dengan harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerawanan pangan yakni suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. “Advokasi ini untuk sosialisasi kebijakan BKPD provinsi agar sejalan dengan BKPD Majalengka. Juga untuk menyerap berbagai usulan maupun pendapat, baik dari pihak pemda maupun dari masyarakat khususnya para petani. Kita juga akan bahas mengenai konsumsi dan keanekaragaman pangan berbasis kearifan lokal. Dengn begitu akan muncul kemandirian masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal,” terangnya. Bupati H Sutrisno SE MSi berpendapat, untuk urusan kebutuhan pangan di Majalengka sudah terpenuhi, baik secara jumlah kalori maupun jumlah kilogram per kapita per tahunnya. Majalengka masih memiliki lahan sawah yang memadai, walaupun sebagian kecil dipakai untuk lahan BIJB maupun jalan tol. Selain beras, ada sayuran dan buah-buahan yang melimpah bahkan kelebihannya dipasarkan ke kota lain maupun ekspor. “Namun yang tengah kita tekankan adalah keanekaragaman sumber kalori makanan selain nasi atau terigu. Kearifan kuliner lokal kita sebenarnya sudah mengenal seperti nasi gandum, olahan kentang, olahan ubi-ubian dan lainnya yang bisa menggantikan nasi sebagai makanan pokok. Padahal dari sisi jumlah kalori makanan tersebut lebih tinggi dari nasi. Ini hanya mungkin kebiasaan saja, kalau belum makan nasi ya belum makan,” ungkap bupati. Sutrisno yang juga menjadi Ketua Dewan Ketahanan Pangan Majalengka menyebutkan, langkah serius yang akan dia ambil dalam waktu dekat adalah launching program sarapan sehat selain nasi dan terigu. Hal ini bukan meniru daerah lain one day no rice, tetapi programnya diklaim lebih sehat dan berkesinambungan. Keterlibapan instansi BP4K, Distankan, dan Dinkes akan membantu kesuksesan program ini. “Untuk ketahanan pangan ada program tanam pajale (padi, jagung dan kedele), juga ada sabu (sapi dan tebu) serta yang terakhir bawang merah dan cabai merah (mer-mer). Pemanfaatan lahan tidur yang kurang produktif bisa dimanfaatkan dengan program tanam tersebut. Sehingga Majalengka yang mapan dalam hal ketahanan pangan, bisa menjualnya keluar daerah,” tandasnya. (gus)