CIREBON - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) wilayah III di Bakorwil, Jumat (4/3). Rapat tersebut menjadi ajang curhat masing-masing daerah di hadapan Wakil Gubenur Jawa Barat Dedi Mizwar. Tak ketinggalan Kota Cirebon pun ikut curhat masalah kemiskinan. Curhatan itu langsung disampaikan Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH. Dia mengatakan, dari survei sensus di lapangan, tingkat kemiskinan di Kota Cirebon terus meningkat dari tahun ke tahun. Padahal, anggaran untuk memberantas kemiskinan sangat besar. “Apakah ini karena metode pendataan warga miskin yang salah atau apa?” tanya Azis di hadapan Wakil Gubernur dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat. Kemudian Azis membeberkan, sikap masyarakat Kota Cirebon seperti senang ketika disebut miskin. Sebab, asumsi mereka (warga) orang miskin selalu dapat bantuan dari pemerintah. Contohnya, banyak orang yang meminta-minta di Kota Cirebon. Padahal sebenarnya, mereka adalah orang yang kaya. “Saya sering turun ke lapangan yang menyatakan miskin tapi mereka kaya. Bahkan, rumahnya lebih baik dari pada guru dan PNS,” ungkapnya. Menurutnya, pendataan warga miskin harus mendekati kenyataan, dinas terkait harus bisa mencari metode untuk mendekati kebenaran. Keberadaan warga miskin juga semakin meningkat saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebetulnya, ada dua hal untuk menanggulangi kemiskinan, yakni kejujuran masyarakat dan instansi dalam menyusun sebuah program harus tepat sasaran. Usai menyampaikan semua keluhan masalah penanggulangan kemiskinan di hadapan wakil gubernur, walikota justru meninggalkan tempat rapat. Padahal rapat tersebut baru setengah jalan dan semua keluhan yang disampaikan walikota belum dijawab wakil gubernur. Sebab, curhat penanggulangan kemiskinan juga disampaikan kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Cirebon, Kuningan dan Majalengka. Saat meninggalkan rapat, walikota berdalih hendak ke kamar kecil. Sayangnya, hingga rapat berakhir, walikota sudah tidak berada di lokasi. Berdasarkan informasi, walikota langsung pulang menuju balaikota, mengingat sudah ada perwakilan yakni Kepala Bappeda Kota Cirebon Ir Vicky Sunarya Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar mengatakan, tingkat kemiskinan di Jawa Barat meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (PBS), jumlah warga miskin meningkat 9,7 persen dari tahun lalu. “Kenaikan memang tidak begitu banyak dari nilai persentase. Tapi, jika dilihat dari volumenya jumlah mencapai 4,5 juta warga miskin,” ujar Dedi Mizwar. Menurutnya, angka kemiskinan di Ciayumajakuning tidak ada satu Kota/Kabupaten pun yang persentasenya di bawah 10 persen. Artinya, wilayah III Cirebon ini paling tinggi tingkat kemiskinannya. Paling tinggi persentasenya adalah Kabupaten Indramayu. Tapi, jika dilihat dari jumlah penduduknya Kabupaten Cirebon yang paling tinggi. “Kabupaten Cirebon secara persentase lebih kecil dibandingkan Indramayu. Tapi, jumlah jauh lebih signifikan dibandingkan Indramayu,” terangnya. Dia mengaku aneh dengan gejala seperti ini. Sebab, angka kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, support anggaran penanggulangan kemiskinan sangat tinggi. Itu artinya, ada hal yang anomali. “Jangan-jangan implementasi di lapangan, penanggulangan kemiskinan tidak tepat dan tidak akuntabel. Sehingga data by name, by address tidak terkumpul dengan baik. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan kita evaluasi setiap tahunnya,” pungkasnya. (sam)
Kategori :