LEMAHWUNGKUK– Lahan produktif di Kota Cirebon hanya 261 hektare. Namun, lahan tersebut makin menyusut karena beralih fungsi menjadi perumahan. Minimalnya, 2 persen lahan produktif beralih fungsi setiap tahunnya. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon, drh Maharani Dewi mengatakan, berdasarkan data tahun 2014, area sawah dan perkebunan di Kota Cirebon hanya 261 hektare. Namun di tahun 2015, terjadi penurunan lahan hingga 3 hektare di wilayah Karyamulya, Kecamatan Kesambi. Penurunan jumlah lahan itu terus terjadi lantaran Pemerintah Kota Cirebon belum bisa membeli tanah untuk lahan abadi. Minimnya anggaran membuat pembebasan lahan milik pribadi menjadi lahan pemerintah lambat. “Upaya kita untuk menyelamatkan lahan produktif selalu balapan dengan para pengembang. Jadi setiap tahun kita kehilangan 2 persen lahan produktif,” ujarnya. Dia mengatakan, di tahun 2016 saja, DKP3 hanya diberikan anggaran pembebasan lahan Rp1 miliar. Dana tersebut dibagi dengan konsultan tanah, untuk mengetahui NJOP dan menentukan harga tanah. “Harga tanah tanah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jadi entah dapat berapa meter tanah dari Rp1 miliar tersebut. Dana Rp1 miliar itu baru tahun ketiga ini dapat. Padahal, DKP3 kerap setiap tahun mengajukan anggaran untuk pembebasan lahan,” jelasnya. Sementara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Drs Jaja Sulaeman mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon sebetulnya membutuhkan perda lahan abadi. Tapi, untuk melangkah, diperlukan kajian mendalam dari Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian (DKP3). Karena tidak hanya lahan produktif, Kota Cirebon juga masih kekurangan ruang terbuka hijau. “Persoalan lahan abadi tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon saja. Perlu ada intervensi dari provinsi maupun pusat. Sebab, untuk melakukan pembebasan lahan, perlu ada support anggaran dari atas dan kajian secara komprehensif,” terangnya. (sam)
Kategori :