Mahasiswa Cirebon Tolak Kenaikan BBM

Dirasa Memberatkan Wong Cilik, PDIP Sebar Spanduk Protes KEJAKSAN - Sikap pemerintah akan menaikkan harga BBM, terus menuai protes masyarakat. Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Cirebon (PMC), juga turun ke jalan menolak kebijakan tersebut, Senin (12/3). Mereka mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon untuk meyampaikan sikap menolak kenaikan BBM. Mahasiswa sempat memblokir Jl Siliwangi tepatnya di depan Balai kota, Lalu membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan. Selain itu, dalam tuntutannya, PMC menolak kenaikan TDL. Kemudian mendesak pemerintah untuk menasionalisasikan aset-aset negara demi kemakmuran rakyat. Lalu tangkap, adili, dan sita harta koruptor. Serta akhiri rezim neo liberal SBY-Boediono yang menindas rakyat. Mahasiswa menegaskan, pemerintah dalam suatu negara memiliki fungsi untuk mengelola, melayani masyarakat dan menyejahterakan rakyat. Tapi hal itu tidak berlaku di Indonesia, karena pemerintah justru menyengsarakan rakyat. Indonesia saat ini, menurut mahasiswa, khusus bidang pendidikan, ternyata anak usia sekolah yang tidak memperoleh pendidikan jumlahnya mencapai 28,4 juta orang. Dengan kata lain, pemerintah sengaja membiarkan 10 persen dari jumlah penduduk Negara ini  tidak memperoleh hak pendidikan yang layak sesuai UUD 1945. Bidang kesehatan, mahasiswa membeberkan setiap tahun lahir 5 juta bayi, sedangkan bayi yang meninggal 170 ribu bayi. Hal ini disebabkan kurang perhatian pada kesehatan ibu akibat kurangnya pelayanan kesehatan bagi perempuan. Bidang ekonomi PMC menegaskan, angka pengangguran di Indonesia mencapai 8,12 juta jiwa. Angka ini sangat besar. Dari 234 juta pendudukan, 32 juta di antaranya di bawah garis kemiskinan. ICW juga pernah merilis, selama tahun 2011 pelaku korupsi banyak yang berlatar belakang PNS. Bahkan peringkat PNS yang terlibat korupsi teratas dengan jumlah 239 orang, anggota DPRD 99 orang dengan total kerugian Rp1 triliun. Waki Ketua DPRD, Edi Suripno MSi di depan mahasiswa menegaskan, PDIP menolak kenaikan BBM. Menurutnya, cara itu justru menimbulkan persoalan baru bagi rakyat Indonesia. Dan memicu konflik sosial yang cukup besar. Sebagai bentuk penolakan atas rencana menaikkan BBM, Edi juga menginstruksikan jajarannya memasang spanduk di seluruh penjuru kota Cirebon. Isi dari spanduk tersebut menegaskan bahwa PDIP sebagai partainya wong cilik menolak kenaikan BBM. Jumlah penduduk Kota Cirebon yang miskin angkanya mencapai 60 ribu, maka dengan ini, menolak kenaikan BBM. “PDIP Kota Cirebon menolak kenaikan harga BBM. Adalah bagian dari mewakili penderitaan 60 ribu warga miskin di Kota Cirebon,” tegasnya. Dampak dari rencana tersebut, kata Edi, justru jauh-jauh hari harga sembako malah melambung tinggi, padahal itu baru rencana. Kondisi rakyat Indonesia yang saat ini belum keluar dari kemiskinan yang membelit, semakin menumpuk penderitaan rakyat Indonesia. “Mohon kepada pemerintah untuk meninjau ulang, apalagi kenaikan BBM 30 persen lebih. Kalaupun naik idealnya tidak lebih dari 10 persen. Begitu juga program BLT, jangan sampai muncul lagi. Ternyata BLT malah dijadikan alat politik untuk mencari popularitas dan simpati dari rakyat,” ungkapnya. (abd)