ASTANAJAPURA – Aksi penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batubara di areal PLTU Cirebon pada Minggu (15/5) lalu, membuat arus distribusi batubara dari kapal tongkang menuju stockpile terganggu. Hal ini disampaikan oleh Humas PT Cirebon Electric Power (CEP), Suhadi, kemarin. “Untuk proses produksi listrik, tidak ada masalah karena kita punya cadangan batubara yang ada di stockpile. Tapi, kalau proses bongkar muat (loading) batubara jelas terganggu, sebab crane sejak subuh sudah mati,” ujarnya saat bertemu Radar di kantor PLTU Cirebon, kemarin. Pihaknya pun sudah mengambil langkah dengan menyampaikan laporan kepada manajemen di Jakarta. “Terkait langkah apa yang akan diambil, itu sudah bukan ranah kami yang di sini,” imbuhnya. Saat disinggung mengenai pernyataan para aktivis lingkungan yang menyatakan PLTU batubara mengancam kesehatan masyarakat, mempengaruhi hasil tangkapan nelayan, persoalan pembebasan lahan yang belum juga usai, Suhadi menjelaskan, setiap pembangunan pasti akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Selama ini PT CEP selaku pemilik PLTU Cirebon, sudah melakukan berbagai langkah untuk senantiasa menyempurnakan dampak positif atas kehadiran PLTU Cirebon dan mengeliminir dampak negatif yang ditimbulkan. Seperti, menjaga ekosistem laut dan pantai demi kesejahteraan nelayan, dengan menanam ribuan bibit mangrove, menerapkan standar yang cukup tinggi dalam menggunakan teknologi pembuangan air bekas rebusan untuk menghasilkan uap. “Agar nelayan ini nyaman dalam bekerja, kita juga sudah fasilitasi mereka untuk mendapatkan asuransi nelayan,” paparnya. Dari segi kesehatan, hampir setiap tahun, PT CEP mengadakan pengobatan gratis kepada warga di sekitar PLTU, menyediakan poskesdes dan ambulans untuk mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Pengobatan gratis bisa dilakukan tiga kali dalam satu tahun,” terangnya. Kemudian, pada program pemberdayaan, PT CEP juga melatih sejumlah pemuda dan perempuan produktif agar mereka mempunyai life skil. Mulai dari perbengkelan, menjahit, membuat kue dan lain-lain. “Bahkan, kita didik para pembuat terasi agar mereka mampu memproduksi dan memasarkannya dengan baik,” ungkapnya. Sementara, Humas PT Cirebon Electric Prasarana (CEPR) berharap aksi yang dilakukan para aktivis lingkungan tidak mengganggu jalannya proses pembangunan PLTU Cirebon tahap II, karena PLTU ini merupakan bagian dari program 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah. “Kita berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang dicanangkan oleh pemerintah,” singkatnya. Perlu diketahui, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang masuk ke dalam rencana pengembangan industri listrik nasional. Selain PLTU Cirebon yang sudah berdiri, ke depan akan dibangun dua PLTU lagi, yakni PLTU 1x1000 MW milik PT Cirebon Electric Prasarana (CEPR) dan PLTU 2x660 MW milik PT Tanjung Jati Power. (jun)
Kategori :