Rotasi Eselon II Harus Izin Pemprov dan KASN

KEJAKSAN – Pengakuan Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azish SH yang sedang membahas rencana rotasi eselon II yang akan dibarengkan dengan mutasi eselon III dan IV, mengundang pertanyaan. Siapa yang membahas otak-atik posisi para pejabat daerah itu? Pasalnya, hingga saat ini tim penilai yang dulu bernama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), tidak pernah sekalipun membahas rotasi eselon dua. Pengakuan itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat), Anwar Sanusi MPd. Kemudian, Sekretaris Daerah, Drs Asep Dedi MSi, juga menyebutkan bahwa walikota hingga saat ini belum pernah memberikan instruksi. Apalagi, khusus untuk eselon II, meski sekedar rotasi harus ada konsultasi ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). “Kebutuhan mutasi saat ini mendesak hanya untuk eselon III dan IV,” ujar Asep, kepada Radar, Minggu (22/5). Ketua Tim Penilai Kinerja Pemkot Cirebon itu menambahkan, selain instruksi sampai sekarang di tim yang dipimpinnya tidaka ada pembahasan tentang rotasi eselon dua dengan siapapun. Termasuk membahas rotasi dengan walikota. “Walikota memiliki kewenangan penuh atas mutasi di lingkungan Pemkot Cirebon. Tapi, rotasi eselon dua harus ada konsultasi dengan provinsi hingga KASN,” tandasnya. Nah proses untuk konsultasi ke provinsi dan KASN ini cukup lama. Itu hanya sekedar rotasi. Kalaupun akan ada rotasi di eselon II, Asep mengusulkan, sebaiknya dilakukan assessment dan semacam lelang terbuka. Asep memprediksi, bila walikota memerintahkan untuk melakukan rotasi eselon II pada pekan ini atau pekan terakhir Mei. Hasil konsultasi dari KASN baru turun menjelang Idul Fitri pada Juli nanti. Sedangkan untuk mutasi eselon III dan IV sudah pada tahap akhir. Bahkan, bila perlu mutasi dan promosi eselon III dan IV, dilakukan secepat mungkin. Pasalnya, posisi eselon III dan IV ini punya peranan penting. Tapi, posisinya juga banyak yang kosong karena pejabat sebelumnya pensiun dan ada juga yang meninggal dunia. “Pak wali sudah memerintahkan untuk mengisinya (eselon III dan IV). Saat ini nama-nama sudah memasuki tahap akhir. Hanya saja, untuk mutasi eselon III dan IV ini walikota belum menentukan satu diantara tiga nama yang jadi kandidat,” bebernya. Dengan kesibukan Pemkot Cirebon, jabatan kursi kosong untuk eselon III dan IV harus segera terisi. Apalagi menjelang pertengahan tahun dan mendekati akhir tahun nanti. Banyak agenda kegiatan yang bisa terganggu bila kursi-kursi itu dibiarkan kosong. Di tempat terpisah, Kepala Bidang Mutasi Pegawai BK-Diklat, Dudung Saefudin SAP juga mengungkapkan, sampai saat ini belum ada perintah untuk menggelar mutasi. Hanya saja, untuk persiapan telah dilakukan. Termasuk seleksi dari ribuan nama menjadi ratusan dan selanjutnya. Nama-nama tersebut untuk promosi jabatan struktural eselon IV dan III. “Nama-nama yang ada selanjutnya diserahkan kepada sekretaris daerah untuk membahas bersama tim penilai. Tiga nama yang terpilih diajukan ke walikota untuk menentukan satu diantara mereka sebagai pejabat promosi,” tuturnya. (ysf)