KEJAKSAN - DPRD Kota Cirebon berkomitmen pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 bersih dari siswa titipan. Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, H Sumardi mengatakan, PPDB harus dilaksanakan sesuai peraturan wali kota (perwali). Oleh sebab itu, semua harus berkomitmen terhadap perwali. Jangan sampai ada satupun yang berkhianat, termasuk pihak sekolah. \"Sekolah harus mampu menolak titipan. Apalagi yang menyalahi prosedur,\" tutur Sumardi, saat ditemui di Gedung DPRD, Kamis (16/6). Terkait kekhawatiran siswa prasejahtera yang tidak tertampung di PPBD, karena adanya permainan oknum, Sumardi menjelaskan, masalah kuota ini sudah disepakati. Bahkan sudah diatur syaratnya dengan detil. Sehingga, sangat sulit akan dipermainkan. Bahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait kuota. Justru sekarang yang menjadi masalah adalah dari pihak orang tua dan siswa itu sendiri. “Orang tua jangan terfokus pada satu sekolah saja. Di kota sekolah banyak kok,” tandasnya. Pemaksaan kehendak untuk diterima pada sebuah sekolah, kata dia, merupakan pemicu awal terjadinya aksi titip menitip. Pemaksaan kehendak inilah yang dimanfaatkan oknum untuk menerobos aturan. Imbasnya, sekolah negeri yang favorit terkadang kelebihan kuota. Sementara sekolah swasta dan sekolah di pinggiran ditinggal dan tidak kebagian siswa. “Ini memang kompleks masalahnya. Sekolah swasta harusnya jangan terus menyalahkan sekolah negeri, mungkin saja karena memang promosi sekolahnya kurang jadi masyarakat tidak tau,\" tandasnya. Agar PPDB bisa berjalan dengan mulus, kata Sumardi, tentu harus didorong juga oleh imej masyarakat dalam memandang sekolah sebagai tempat mencari ilmu, bukan sebagai ajang cari gengsi. Pemerintah sudah berusaha untuk memberi kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memeroleh pelayanan pendidikan, tanpa membeda-bedakan status ekonomi maupun sosial. \"Pemerataan peserta didik akan bisa dilakukan kalau masyarakat memandang bahwa sekolah itu bisa dimana pun, yang paling penting lulusan SD maupun SMP tidak putus sekolah,\" tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Dr Wahyo MPd berharap, PPDB tahun ajaran 2016/2017 dapat berjalan dengan baik dan tanpa permasalahan. Disdik akan melakukan pengawasan dan pembinaan yang dikirim ke sekolah masing-masing. Wahyo tidak menampik, jalur gakin bisa saja disalahgunakan. “Siapapun tidak ingin miskin, karena miskin itu tidak enak. Tapi, kalau PPDB ada saja modus yang kaya mengaku miskin,” tuturnya. Untuk itu, kata dia, disdik melakukan pencegahan. Pendaftaran gakin tidak sebatas melampirkan SKTM, tetapi menunjukkan syarat lain seperti BPJS dan hal sejenis. “Kita melibatkan OPD lain untuk membantu mengurangi kelemahan pada saat PPDB berlangsung,” katanya. Disinggung tentang banyak calon siswa baru yang memilih sekolah favorit, Wahyo mengakui, hal ini kerap menjadi persoalan. Makanya, dirinya meminta kepada masyarakat dan OPD untuk menjadi pelopor membantu PPDB sehingga sesuai dengan rel yang ada.”Untuk teknisnya wait and see. Mohon dibantu disampaikan ke masyarakat, supaya sesuai aturan,” tandasnya. Wahyo juga berharap, PPDB tidak ada penambahan rombel. Setiap sekolah hanya boleh menerima siswa sesuai dengan kuota rombel masing-masing. (mik)
Kategori :